Menurut Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa, seharusnya presiden bisa mengambil alih penyelesaian masalah sebelum akhirnya menjadi konsumsi publik.
"Kenapa Presiden tidak mengelola situasi ini. Presiden pasti sudah tahu gejala ini," kata AM Fatwa dalam dialog kenegaraan "Kongkalingkong Menteri dan Anggota Dewan" di DPD RI, Senayan, Jakarta (Rabu, 28/11).
Seharusnya lagi, SBY bisa mengambil alih persoalan tanpa harus mempertontonkannya kepada publik luas.
"Ada pengakuan Dipo Alam kalau dia sudah lapor ke presiden. Kenapa presiden tidak ambil alih persoalnnya? Tidak usah diberi umpan pada pers. Jangan dengan sengaja dipertontonkan," lanjutnya.
AM Fatwa juga menuding, kebocoran APBN lebih banyak terjadi di eksekutif daripada di legislatif. Kalau presiden ingin jadi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi, harus lebih dulu dilakukan pembuktian.
"Jadi yang punya tanggung jawab untuk memberantas kongkalikong itu ya di atas. Tidak perlu masalah ini jadi bola liar," tegasnya
"Sekarang ini Pak Dahlan Iskan pasti terganggu pekerjaannya karena harus mengontrol bola liar ini. Tapi dia kan punya atasan, yaitu presiden. Presiden harus cepat saja bertindak menyetop bola liar ini," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: