Gatot: Terserah Presiden

"Presiden lebih tahu (sosok perwira tinggi TNI yang pantas jadi panglima TNI). Presiden kan perlu pembantu panglima TNI sesuai ancaman dan tantangan ke depan. Nggak ada yang lebih tahu dari Presiden. Toh, Presiden yang akan menggunakan kok," kata Gatot kepada wartawan di Secapa AD, Hegarmanah, Kota Bandung, kemarin.

Pergantian panglima TNI tengah menjadi perhatian masyarakat hingga berpolemik di media sosial. DPR pun mendesak pemerintah segera menunjuk calon pengganti Gatot yang tak lama lagi memasuki masa pensiun. Nah siapa pilihan Jokowi? Gatot menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang TNI, setiap panglima TNI merupakan mantan kepala staf, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). "Saya pastikan, yang jadi panglima TNI itu pernah menjabat kepala staf angkatan. Itu amanat undang-undang," ujar dia. Menurut Gatot, pergantian panglima TNI tidak akan mengganggu program kerja yang selama ini sudah dirancang. Sebab, para calon sudah memiliki satu visi dan misi TNI.

Seperti diketahui, Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Menjelang pensiun ini, Jokowi memiliki hak preogratif untuk memilih pengganti orang nomor satu di TNI itu. Nantinya, Jokowi akan mengajukan nama calon pengganti panglima TNI ke DPR untuk disahkan.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya hingga semalam belum menerima usulan nama dari Presiden siapa pengganti Gatot. Pihaknya masih menunggu dan nantinya akan melakukan penilaian siapa yang dianggap cocok menjadi panglima. "Suratnya belum ada, nanti kalau sudah ada akan kita nilai sesuai mekanisme yang ada," ujar Abdul Kharis kepada Rakyat Merdeka.

Politisi PKS ini juga menegaskan tidak ada polemik di DPR soal siapa yang bakal menjadi panglima. Pihaknya tetap objektif menilai siapa kandidat diusulkan Presiden. "Tenang-tenang saja, kita tinggal tunggu usulan saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai UU TNI, calon Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang pernah menduduki jabatan kepala staf. Artinya ada tiga calon saat ini yakni KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAL Laksamana Ade Supandi.

Pengamat militer Mardigu Wosiek Prasetiyo menilai, dari tiga kandidat yang ada secara individu semuanya adalah jenderal terbaik di bidangnya, dan tidak perlu diragukan lagi soal kredibilitasnya memimpin. Namun, ada faktor lain berupa efektifitas yang membuatnya menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan faktor masa bakti dari ketiga kandidat ini. Menurutnya, jangka waktu masa bakti terpanjang ada di KSAU. Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, merupakan lulusan 1986.

"Paling panjang itu KSAU. Lainnya, sama-sama lulusan 1983 dan tahun depan juga masuk masa pensiun. Daripada ganti-ganti panglima lagi, sebaiknya diberikan kepada yang masih lama pensiun," ujar Mardigu kepada Rakyat Merdeka.

Mardigu mengatakan, Indonesia akan sibuk secara politik di tahun 2018 dan 2019. Diperlukan formasi kepengurusan yang mantap dan tidak berubah-ubah jika ingin efektif melakukan pengamanan negara. Pasalnya, jika panglima berganti, tentu akan ada pergantian jajaran staf. "Enam bulan ganti lagi ngga efektif. Jadi, panglima harus panjang, Kapolri juga. Kita fokus menyusun pengamanan meskipun semua memang keputusan presiden. Mau pilih yang mana," pungkasnya. ***