"Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo lebih patriotik memberantas korupsi dengan tindakan nyata, bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas," kata Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani dalam pernyataan sikap yang diterima
RMOL, Jumat, 2 Januari 2026.
Bagi Ahmad Yani, Indonesia sedang ditempatkan di persimpangan sejarah yang krusial di akhir tahun 2025. Indonesia menghadapi ancaman eksistensial yang tidak main-main.
"Ada kerapuhan struktural bukan oleh invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (
internal decay). Akar dari semua kemelut itu adalah krisis integritas," jelasnya.
Ahmad Yani melihat, runtuhnya sebuah negara dimulai dari hancurnya integritas penguasa, hilangnya kepercayaan rakyat, dan keadilan yang menjadi barang dagangan.
Merujuk data Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024, politisi ditempatkan sebagai profesi paling tidak dipercaya. Demikian juga skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang stagnan di angka 70 atau kategori "Rentan Korupsi".
"Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 menjadi bukti telanjang lemahnya integritas. Rumusnya, ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat," jelas Ahmad Yani.
Selain itu, Partai Masyumi memandang resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU 6/2023 atau UU Cipta Kerja dengan dalih efisiensi investasi, secara faktual telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU 23/2014.
"Dan ini memicu resistensi luas karena daerah merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali," tutur Ahmad Yani.
BERITA TERKAIT: