Prajurit TNI juga dituntut kesadarannya bahwa kedua tugas tadi dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana mandat UU 34/2004 tentang TNI.
Hal ini dikemukakan Ketua Komite Eksekutif Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/10).
Menurut UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960) disebutkan, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa.
Maka dalam rangka menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia, lanjut Gunawan, TNI diisyaratkan untuk tidak hanya Manunggal Ketahanan Pangan dan Manunggal Membangun Desa, tetapi juga Manunggal Reforma Agraria sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang. Sesuai dengan doktrin Pertahanan Semesta, yakni membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana alam.
"Banyak pakar politik agraria setuju, bahwa dukungan militer salah satu prasyarat dari keberhasilan reforma agraria," tegasnya.
Akan tetapi, jelas Gunawan, TNI Manunggal Reforma Agraria tidak boleh diputuskan sendiri oleh TNI melainkan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, serta reforma agraria yang didasarkan pada kekuatan rakyat, khususnya petani dan masyarakat tak bertanah.
Gunawan juga menyebutkan, perbaikan struktur penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, memungkinkan TNI untuk mengasah kemampuannya, khususnya dalam perang hutan dan perang maritim mengingat hutan dan perairan adalah yang terluas dari wilayah Indonesia.
"Selama ini justru beberapa kasus konflik agraria antara TNI dan masyarakat. Dengan reforma agraria diharapkan kasus tersebut bisa diselesaikan," demikian Gunawan.
[wid]
Tantangan yang dihadapi TNI saat ini bukan hanya meningkatkan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. 
BERITA TERKAIT: