Pengamat ilmu pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Muradi,
menegaskan, presiden sebagai kepala negara harus bergerak dengan cepat untuk melakukan pencegahan.
"Analisa saya saat ini potensi-potensi tersebut akan masuk ke beberapa daerah di Jabar seperti Tasik, Cirebon, Kuningan, dan Bogor," ujar Muradi ditemui usai diskusi publik bertajuk 'Militerisme kontra Rakyatisme' di Bandung, Selasa (3/6).
Ia memperkirakan isu SARA dan minoritas akan mengemuka kembali. Kondisi ini sangat rentan terjadi jika kasus Sleman tak segera dituntaskan.
"Saya rasa ini negara harus bertindak karena dikhawtirkan akan merusak Pilpres 2014," ujarnya yang juga peneliti di Pusat Kajian Pokja Netralitas Keamanan Unpad.
Selain Jakarta, Yogya dan Bandung juga menjadi tolak ukur pelaksanaan Pilpres. Apabila dua daerah ini terjadi kekacauan maka berpotensi meluas ke daerah lain.
"Kericuhan di daerah lain bisa saja terjadi,"katanya.
Keamanan pelaksanaan Pilpres bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI atau Polri, tapi juga negara.
"Presiden harus segera memberikan instruksi agar tidak terjadi pembiaran," pungkasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: