Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahrin Abdurrahman, di Batam, Jumat (25/4).
"Meski belum signifikan, namun ada penurunan karena ada kesadaran internasional. FA0 jelas melarang penangkapan ikan ilegal," ujarnya.
Syahrin mengatakan, negara-negara sasaran ekspor hasil perikanan dari Asia Tenggara kini memiliki peraturan yang ketat terhadap barang masuk. Negara-negara Uni Eropa, seperti Rusia, telah tegas menolak hasil perikanan yang tidak jelas cara penangkapannya. Apalagi jika diambil dengan pukat harimau atau bahan peledak.
"Ikan-ikan yang ditangkap secara ilegal juga ditolak di Thailand, Jepang, karena mereka tahu cara penangkapannya ilegal. Semua menolak, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan cara penangkapannya," imbuhnya.
Sayangnya, komitmen negara-negara tetangga yang nelayannya sering kedapatan mencuri ikan di Indonesia, masih belum maksimal. Otoritas pemerintah asing masih belum tegas menindak kapal nelayannya yang menangkap ikan di Indonesia.
Kapal nelayan Vietnam merupakan yang tersering melanggar perairan Indonesia. Dari data KKP, sepanjang tahun 2007 hingga April 2014 ratusan unit kapal ilegal sudah berhasil diamankan. Dengan rincian; Vietnam 417, Thailand 103, Malaysia 81, Philipinan 56, RRC 31, Taiwan, 6, dan Hongkong 2.
Indonesia memiliki luas laut (lebih dari 95.181 km) atau 2/3 dari luas wilayah NKRI yakni sekitar 5,8 juta km2, serta tersimpan potensi sumber daya perikanan tangkap lebih dari 6,4 juta ton/tahun yang diikuti dengan produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton/tahun.
[ald]
Regulasi internasional di sektor perikanan, berlaku di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan forum ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), mulai membuahkan hasil kepada Indonesia. Hasilnya, penurunan jumlah kapal ilegal asing yang berniat mencuri ikan. 
BERITA TERKAIT: