Ahok Yakin Kawasan Kumuh Disapu, Gepeng Berkurang di Jakarta

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 21 Juli 2014, 11:09 WIB
Ahok Yakin Kawasan Kumuh Disapu, Gepeng Berkurang di Jakarta
foto:net
rmol news logo Sejak 2013 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengadakan operasi yustisia kependudukan.

Justru, Pemprov mempersilahkan warga dari luar DKI tinggal di Jakarta dengan syarat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang baik.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyadari usai musim Lebaran jumlah penduduk ibukota kerap bertambah karena warga yang mudik  membawa serta handai taulannya.

Fenomena itu dinilainya meresahkan karena kebanyakan mereka yang membawa serta saudaranya dari luar kota justru sering berakhir di pinggiran jalan karena tidak memiliki pekerjaan. Jadi, salah satu cara yang ditempuh Pemprov dengan menertibkan kawasan kumuh.

"Kita sebenarnya hampir tidak ada operasi yustisi lagi. Kita ganti bina kependudukan. Kalau anda punya usaha, tetangga anda mau menanggung bahwa benar anda punya usaha dan rumah, ya kita kasih KTP malahan. Kenapa nggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan, orang-orang yang tinggal sembarangan itu nggak ada tempat," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini saat ditemui di kawasan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

Buktinya saja, kata Ahok, jumlah pengemis yang biasa mangkal di  sekitar masjid selama bulan Ramadhan ini mulai berkurang. Begitu juga saat dirinya safari
Ramadhan ke masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Ia melihat hanya ada ratusan orang yang mengemis disitu. Padahal sepengetahuan dia, ada lebih dari 2 ribu pengemis yang selalu antri menunggu waktu berbuka puasa.

"Ada 2 ribu orang yang makan nggak di situ? Nggak ada. Cuma berapa ratus orang. Itu pun masih orang kantor yang makan, kayak sopir taksi. Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang nggak ada makanan tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah," jelasnya.

Kondisi ini, menurut dia, menandakan bahwa sistem pidana yang diterapkan Pemprov, melalui Dinas Sosial Jakarta berjalan efektif. Dengan sistem ini bisa menekan angka krimininalitas juga mengurangi jumlah penduduk yang beralih jadi pedagang kaki lilma (PKL) di pinggir jalan.[wid]
Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA