"Iya memang, datanya sudah ada sudah kita pegang. Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan 20, ada satu orang punya sewaan 15, satu orang punya sewaan 12," beber gubernur yang akrab disapa Jokowi tersebut kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (15/5).
Ia melanjutkan, jika kondisi seperti itu terus menerus dibiarkan kemudian diberikan uang kerohiman (ganti rugi) kepada warga maka orang-orang kaya tersebut bisa mendapat keuntungan besar setiap bulannya.
"Sebulan saja sudah berapa juta," cetusnya.
Ia pun membenarkan ada komersialisasi lahan disitu. Hal ini sejak lama telah ia katakan sebetulnya bahwa para developer kecil itu ingin menduduki tanah negara. Dan, mereka itulah yang berteriak atas nama warga pinggiran waduk Pluit.
"Ini yang harus dihilangi dan belum banyak diangkat ini (temuan) kita yang di là pangan. Kita sudah tahu kelihatan semuanya," tekannya.
Relokasi sendiri sudah disetujui warga. Hanya saja, belum total terealisasi karena terhalang oknum yang punya kepentingan bisnis disitu. Meski demikian, ia memastikan normalisasi waduk Pluit tetap akan dikerjakan sembari terus mensosialisaikan relokasi warga ke Rusun Marunda.
[wid]