Payah, Kinerja Kemenpera Kok Masih Tambal Sulam...

Program bantuan 30 ribu sertifikasi tanah milik bagi ma­syarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 16 provinsi untuk pe­laksanaan empat tahun men­da­tang, misalnya, dinilai bersifat insidentil, bukan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, kinerja Ke­menpera ma­sih melempem dan belum ada tin­daklanjut secara menyelu­ruh.  Ia mencontohkan, persoal­an Bea Pe­r­olehan Hak atas Ta­nah dan Ba­ngunan (BPHTB), program 1.000 menara rumah susun hak mi­lik (ru­sunami) dan Fasilitas Li­kui­ditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak se­luruhnya berja­lan baik.

“Be­berapa program Kemen­pera be­lum dievaluasi ulang. Program­nya  terkesan tambal su­lam saja, seolah-olah berjalan,” kritik Ali di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sosialisasi prog­ram yang dilakukan Ke­menpera juga masih minim. Aki­batnya, para stakeholder terkait sulit me­lakukannya. BPHTB, misalnya, masih banyak pe­merintah daerah (Pemda) tidak menerapkannya. Begitu pula, pembangunan ru­su­nami belum berjalan baik.

“Kalau dulu, rusun dibangun untuk MBR, sekarang di­perun­tukkan buat kalangan berduit. Harganya pun sulit terjangkau masyarakat kecil dan arah pem­bangunan perumahan pun be­lum jelas ke mana,” cetusnya.

Ali juga menilai, jajaran di Ke­menpera tidak semuanya me­mahami persoalan di lapangan dan terkesan kaku. Akibatnya, program yang dilakukan tidak berjalan maksimal. “Teori dan praktik di lapangan harus ba­lance. Alhasil, programnya bisa berjalan menyeluruh dan di­ra­sakan masyarakat,” katanya.

Program Sertifikasi Tanah

Saat ini, Kemenpera sedang me­lakukan program ban­tuan ser­tifikasi tanah milik di 16 provinsi bagi MBR. Deputi Bi­dang Peru­mahan Swadaya Ke­menpera Jamil Anshari  me­nga­takan, prog­ram sertifikasi tanah meru­pakan komitmen Kemenpera membantu ma­sya­ra­kat dalam kepemilikan hak tanah.

Ia menargetkan bantuan se­banyak 30.000 sertifikasi tanah milik masyarakat selama empat tahun mendatang. Lewat prog­ram ini, Jamil ber­harap Pemda bisa ikut mem­bantu pemerin­tah dalam pela­k­sa­na­an­nya. Sa­lah satunya adalah memberi ke­mu­dahan izin dan sertifikasi tanah masyarakat.

“Kami telah menjalin kerja sa­ma dengan Ba­dan Pertanahan Na­sional (BPN) memberikan ke­mudahaan bagi MBR dalam ke­pemilikan hak atas tanah rumah, dan program ini akan dilakukan di 16 provinsi,” ujar Jamil.

Jamil mene­rangkan, program sertifikasi ini nantinya tersebar di 57 Ka­bupaten/Kota. Saat ini, Ke­men­pera telah menyerahkan pro­ses sertifikasi tanah kepada BPN untuk diproses lebih lanjut.

Jamil berharap, pada akhir ta­hun ini bisa diterbitkan seki­tar 7.500 sertifikat tanah yang nan­tinya akan diserahkan ke­pada MBR. Menurutnya, serti­fikat ta­nah dapat memberikan manfaat bagi ma­sya­rakat.  An­tara lain ter­sedianya jaminan kepastian hu­kum bermukim bagi masyarakat.

“Sertifikat tanah juga dapat digunakan untuk KPR maupun penyediaan pembiayaan pem­bangunan rumah,” imbuhnya.

 Program bantuan sertifikasi dibagi menjadi lima wilayah di In­donesia. Wilayah I meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Be­litung, Kepulauan Riau, Jawa Barat. Wilayah II, Provinsi Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Wilayah III Provinsi Banten, Su­lawesi Selatan, Gorontalo, Su­la­wesi Barat, Wilayah IV Pro­vinsi Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Wila­yah V Provinsi Sumatera S­e­latan dan Nusa Tenggara Timur. [RM]