Legislator Minta Pemprov DKI Evaluasi Kesiapsiagaan Hadapi Gempa

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman menilai mitigasi bencana di Jakarta tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah gempa terjadi. Kesiapan bangunan, jalur evakuasi, titik kumpul, hingga kemampuan warga melakukan evakuasi mandiri perlu dipastikan secara berkala.

Meskipun gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, menurut Ade, kepanikan yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi bahan evaluasi. Terlebih, karakteristik Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan semakin banyaknya hunian vertikal membutuhkan pola mitigasi yang lebih spesifik.

“Gempa ini harus menjadi alarm bagi kita. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi bencana besar baru kemudian mengevaluasi kesiapan. Warga yang tinggal di hunian vertikal harus memiliki kepastian bahwa bangunannya memenuhi standar keselamatan, sementara masyarakat di kawasan padat harus tahu ke mana mereka harus menyelamatkan diri ketika terjadi gempa,” ujar Ade Suherman, Senin, 14 September 2026.

Ade menegaskan evaluasi tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, akses tangga darurat, serta kesiapan pengelola dan penghuni.

“Untuk hunian vertikal, simulasi evakuasi harus menjadi kegiatan rutin. Warga perlu memahami apa yang harus dilakukan saat gempa, termasuk bagaimana menggunakan jalur evakuasi dan titik berkumpul. Jangan sampai ketika bencana terjadi, warga justru bingung dan terjadi kepanikan karena tidak pernah mendapatkan simulasi,” katanya.

Selain hunian vertikal, Ade menyoroti persoalan ketersediaan ruang evakuasi di kawasan padat penduduk. Menurutnya, kepadatan permukiman dan keterbatasan ruang terbuka membuat pemerintah perlu memastikan setiap wilayah memiliki titik kumpul yang mudah dijangkau dan aman.

“Di kawasan padat, kita tidak bisa mengandalkan ruang yang luas. Karena itu harus ada pemetaan yang jelas, sampai tingkat kelurahan bahkan RT, mana lokasi yang bisa menjadi assembly point ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Ade.

Ia juga mendorong agar kesiapsiagaan bencana memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, mekanisme evakuasi tidak boleh menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh warga.

“Kita harus memastikan tidak ada warga yang tertinggal ketika terjadi bencana. RT, RW dan kader di lingkungan perlu diberikan pelatihan dasar mengenai evakuasi inklusif, sehingga mereka tahu siapa saja warga yang membutuhkan bantuan khusus,” katanya.

Ade menekankan kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian dari karakter Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta yang memiliki sejarah panjang dan pada 2027 akan memasuki usia hampir lima abad harus memiliki standar kesiapsiagaan yang sejalan dengan kota-kota global lainnya yang menghadapi berbagai risiko bencana.

“Jakarta adalah kota yang usianya sudah nyaris lima abad dan sekarang terus diarahkan menjadi kota global. Maka karakteristik kota global itu tidak cukup hanya ditunjukkan melalui gedung tinggi, investasi dan infrastruktur modern. Kota global juga harus memiliki kesiapsiagaan bencana yang kuat, sistem evakuasi yang jelas, dan masyarakat yang terlatih menghadapi keadaan darurat,” tegas Ade.

Menurut Ade, kesiapsiagaan tersebut harus dibangun melalui kolaborasi BPBD DKI, dinas teknis, pengelola gedung, pengurus lingkungan, hingga masyarakat. Sosialisasi dan simulasi tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi bencana, tetapi harus menjadi agenda rutin.

“Yang kita bangun bukan sekadar respons terhadap gempa hari ini, tetapi budaya kesiapsiagaan. Kalau kita ingin Jakarta benar-benar sejajar dengan kota global lainnya, maka ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari seberapa siap kota ini melindungi warganya ketika bencana terjadi,” pungkas Ade.