Skema kerja fleksibel ini diharapkan mampu memberi ruang bagi pegawai untuk menjalankan aktivitas keagamaan tanpa mengganggu pelayanan dan kinerja institusi.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai langkah tersebut dapat menjadi strategi yang cukup cerdas untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah.
“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya, Minggu, 22 Februari 2026.
Namun politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan agar fleksibilitas kerja tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutup Anis.
Anis menegaskan, kebijakan WFA selama Ramadan harus dibarengi dengan pengawasan dan pengaturan teknis yang jelas agar tujuan utamanya tercapai.
Ia berharap pemerintah mampu memastikan keseimbangan antara kelonggaran kerja, kelancaran arus mudik, serta tetap optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kebijakan ini benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru.
BERITA TERKAIT: