“Mohammad Husni Thamrin memiliki peran besar melalui berbagai lobi internasional terhadap penjajah. Karena itulah, M.H. Thamrin bukan hanya milik masyarakat Betawi, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,” ujar Pramono.
Menurutnya, nilai perjuangan M.H. Thamrin dalam membela dan melindungi masyarakat kecil menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta.
Nilai tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), program pemutihan ijazah, serta jaminan kesehatan melalui BPJS.
“Oleh karena itu, saya secara rutin mengunjungi puskesmas dan rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Pramono juga menekankan pentingnya persatuan di tubuh Majelis Kaum Betawi sebagai lembaga adat utama agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai wadah pemersatu, pelestari budaya, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memajukan masyarakat Betawi di Jakarta.
“Dalam peringatan haul ke-85 M.H. Thamrin ini, sebagai Gubernur Jakarta, harapan saya sederhana: semoga Majelis Kaum Betawi dapat bersatu. Tidak perlu lagi ada perpecahan. Apa pun yang menjadi tanggung jawab saya, pasti akan saya kerjakan,” ujarnya.
Pramono menambahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta secara tegas menyebutkan bahwa budaya utama Jakarta adalah budaya Betawi. Berangkat dari hal tersebut, hampir seluruh kegiatan di Balai Kota kini selalu menampilkan unsur Betawi, mulai dari busana, transportasi umum, hingga ornamen budaya.
“Ke depan, saya berharap di era kepemimpinan saya, Majelis Kaum Betawi benar-benar dapat bersatu. Mulai tahun ini, wajah Betawi harus hadir di seluruh batas kota, ornamen gedung, taman, RPTRA, hingga desain kawasan. Saya selalu meminta para arsitek dan desainer untuk menonjolkan identitas Betawi dalam setiap pembangunan,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: