Demikian disampaikan Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 9 September 2025.
Agung mengatakan, The Japanese Red Cross Society (JRCS) Cabang Tokyo tak sekadar menggalang donasi, karena mereka mengelola rumah sakit modern, pusat donor darah, dan melaporkan keuangan secara terbuka.
Semua dana diaudit, semua bisa diakses publik. Transparansi menjadi modal utama, kepercayaan tumbuh, donasi pun mengalir. (Sumber: Japanese Red Cross Society, Annual Report 2023).
"Jakarta punya cerita lain. PMI DKI Jakarta bangga mengumumkan capaian Rp39,7 miliar dari Bulan Dana 2024," kata Agung.
Menurut Agung, hasil tersebut sebuah angka fantastis, namun cara penghimpunannya menimbulkan tanda tanya.
"Di lapangan, amplop putih yang disebut sukarela berubah menjadi kutipan wajib," kata Agung.
Agung megatakan, sekolah, RT, hingga kantor pemerintahan “didorong” untuk menyetor. Publik dipaksa memberi dengan alasan kemanusiaan, tapi tanpa ruang bertanya ke mana dana itu sebenarnya mengalir.
"PMI DKI hanya memberi gambaran kasar: sekitar 35 persen untuk biaya rutin, sisanya untuk layanan kesehatan, donor darah, kebencanaan, dan pembinaan relawan," kata Agung.
Namun, laporan detail tak pernah benar-benar dibuka. Tak ada audit independen yang bisa diakses publik.
"Dalam praktiknya, Bulan Dana lebih mirip pajak sosial ketimbang solidaritas sukarela," kata Agung.
Agung menekankan bahwa inilah jurang yang membedakan Tokyo dan Jakarta. JRCS Tokyo berdiri di atas partisipasi sadar dan transparansi absolut. PMI DKI bertumpu pada target setoran yang lebih bercorak birokratis daripada kemanusiaan.
Jika Palang Merah di Jakarta ingin dipercaya, kata Agung, jawabannya bukan sekadar mengejar angka miliaran, melainkan membongkar cara lama: hentikan pola kutipan, buka laporan ke publik, dan jadikan solidaritas benar-benar lahir dari sukarela.
"Tanpa itu, Palang Merah akan kehilangan warna merahnya -- dan yang tersisa hanyalah abu-abu birokrasi," pungkas Agung.
Di Tokyo, Palang Merah bukan sekadar lembaga kemanusiaan, melainkan institusi yang hidup dari kepercayaan. Di sana, warga rela menyisihkan sedikit iuran -- 2.000 yen per tahun -- karena yakin setiap yen tercatat dan dipertanggungjawabkan. 
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: