Dengan demikian, Direktur Menteng Institute, Jumartono menilai adanya tudingan bahwa Kemendikdasmen hanya mengutamakan sekolah Muhammadiyah dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Solo tidak tepat.
“Kami mengenal baik Pak Mu’ti. Beliau saya kira adalah tokoh pemimpin yang selalu mendorong spirit inklusifitas dan keadilan. Saya kira, tuduhan bahwa pihaknya tidak melibatkan ormas selain Muhammadiyah itu tudingan yang tidak benar,” ujar Jumartono kepada
RMOL di Jakarta, Selasa malam, 19 Agustus 2025.
Menurut dia, selama ini Kemendikdasmen selalu melibatkan seluruh lembaga mulai dari Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, hingga lembaga internasional seperti Unesco dan Unicef.
Ia menegaskan, paradigma partisipasi semesta penting untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
“Jika semua pihak dilibatkan, maka arah pendidikan nasional akan lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Sebelumnya beredar Surat bernomor 2218/C4/DM.00.02/2025 mengenai undangan kepada peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2.
Surat itu menjadi polemik karena diduga lebih mengutamakan guru-guru dari Sekolah Muhammadiyah. Surat itu lantas menjadi viral, salah satunya diungkap melalui akun Facebook pribadi Ketua PW LP Ma'arif NU Jateng, Fakhruddin Karmani.
Kepada wartawan, Fakhrudin meminta agar Kemendikdasmen jangan diprivatisasi untuk kepentingan ormas tertentu.
“Kemendikdasmen harus hadir untuk semua anak di Indonesia. Keadilan harus menjadi spirit membangun pendidikan karena pendidikan adalah bagi semuanya sesuai amanat undang-undang,” tandas Fakhrudin di Jawa Tengah, Selasa, 19 Agustus 2025.
BERITA TERKAIT: