Demikian disampaikan Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menyongsong Masa Depan Operasional RDF Rorotan”, yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis 10 Juli 2025.
Diskusi tersebut antara lain menghadirkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan, Firdaus Ali dan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) Mochamad Ichwan Ridwan alias Boim.
Victor mengatakan, RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis yang tidak boleh dibiarkan mangkrak. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp1,28 triliun ini, menurut Victor, harus dioptimalkan dan menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.
“Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari, sementara TPST Bantar Gebang sudah dalam kondisi
overload. RDF Rorotan hadir sebagai jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional,” ujar Victor.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan operasional RDF. Untuk itu, FGD juga menghadirkan perwakilan warga dari Kelurahan Rorotan dan kawasan Jakarta Garden City (JGC) untuk menyuarakan langsung aspirasi mereka.
Victor menyebutkan bahwa masalah teknis dan sosial yang muncul dalam operasional RDF Rorotan harus dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan RDF di wilayah lain di Jakarta.
“RDF ini sangat diperlukan. Ke depan, RDF Rorotan bisa dijadikan standar nasional bila berhasil dijalankan tanpa hambatan,” kata Victor.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof Firdaus Ali menegaskan operasional fasilitas pengelolaan sampah RDF Rorotan dipastikan akan tetap berjalan. Hal ini ditegaskan oleh
Meski demikian, Firdaus menekankan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
“Masalah bau, emisi, hingga berbagai isu yang menjadi keluhan warga harus dijawab dengan serius,” kata Firdaus.
Terkait target pengoperasian kembali RDF Rorotan, Firdaus menyampaikan optimisme.
“Insya Allah September kita operasikan. Pak Gubernur sudah pastikan seluruh peralatan yang dulu belum berfungsi kini sudah siap, termasuk alat tambahan yang baru datang,” kata Firdaus.
Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menegaskan pentingnya menjadikan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. 
BERITA TERKAIT: