"Pilihan Pramono Anung cuma dua, batalkan atau lanjutkan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu melalui keterangan tertulisnya, Selasa 27 Mei 2025.
Menurut Victor, mulai dari sekarang Pramono Anung harus memulai sosialisasi, apakah akan membatalkan atau melanjutkan proyek senilai Rp1,28 triliun tersebut.
"Kalau dilanjutkan, maka harus diperhatikan lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat," kata Victor.
Victor berpandangan, RDF Rorotan sebenarnya menjadi bagian penting dari upaya modernisasi pengelolaan sampah di Jakarta.
Menurutnya, bila dioperasikan dengan standar teknologi yang benar dan pengawasan ketat, RDF Rorotan bisa menjadi solusi pengurangan volume sampah secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang.
Namun sayangnya, saat dilakukan uji coba pengoperasian, sejumlah warga mengaku terganggu. Warga meminta agar RDF Rorotan dipindahkan jauh dari permukiman mereka. Pasalnya, keberadaan RDF tersebut sempat menimbulkan bau dan polusi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan RDF Rorotan masih belum bisa beroperasi kembali karena masih dalam persiapan komisioning.
“Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali,” kata Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus bersikap tegas terkait nasib pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. 
BERITA TERKAIT: