"Sertifikasi ini dilakukan agar para Pimpinan dan Staf Pelaksana mendapatkan pengakuan dari negara dan memiliki standar yang sama dalam pengelolaan zakat di seluruh daerah di Indonesia," kata Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Nadratuzzaman Hosen dikutip Rabu (4/9).
Adapun proses sertifikasi amil akan dilakukan oleh LSP Baznas termasuk Asesor Kompeten, yaitu amil zakat yang memiliki keahlian teknis dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk menilai, menguji dan mengevaluasi peserta uji (asesi).
Dengan mengikuti sertifikasi, Nadra mengatakan, para pimpinan dan staf pelaksana Baznas daerah diharapkan mampu memahami standardisasi kompetensi kerja bagi amil zakat. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
Sementara itu, Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas RI Muhammad Choirin menyampaikan bahwa SDM pengelola zakat saat ini memiliki tiga kategori. Pertama, memiliki kompetensi yang sesuai standar pengelolaan zakat (SKKNI). Kedua, memiliki kompetensi yang belum sesuai standar pengelolaan zakat (SKKNI). Ketiga, belum memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengelolaan zakat.
Menurut Choirin, tujuan sertifikasi amil yaitu menyatukan langkah dan standarisasi kualitas kerja gerakan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.
"Dalam konteks ini maka LSP hadir untuk memberikan sertifikasi kompetensi amil dengan harapan dapat menghasilkan SDM yang memiliki basis kompetensi yang kuat," kata Choirin.
Lebih dari itu, amil juga diharapkan mampu memiliki kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi.
"Seseorang disebut kompeten ketika memiliki knowledge yang handal, memiliki skill yang prima dan memiliki attitude yang cukup," pungkasnya.
Baznas RI konsisten melakukan sertifikasi profesi amil untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan zakat di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: