Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, yang sekaligus Sekretaris CPMU P3PD, mengatakan, status itu jelas sangat menggembirakan.
"Artinya, kita mendapat kepercayaan dari Bank Dunia," katanya, saat mewakili Plh Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P Bolombo, membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Evaluasi P3PD Tahun Anggaran 2023, di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12).
Chaerul menjelaskan, P3PD diampu empat kementerian, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenko PMK, dan Kementerian Bappenas.
P3PD semula dijadwalkan pada 2019, namun karena ada wabah Covid-19, baru bisa diselenggarakan pada pertengahan 2022. Sesuai jadwal, program ini akan selesai pada 2024.
Menurut Chaerul, meski program itu berakhir di 2024, kolaborasi setelah program tetap harus dilakukan, untuk menjaga kesinambungan program.
"Apa saja yang harus dilakukan pada 2025, siapa saja yang perlu dikolaborasikan, dan LMS (learning management system) harus tetap lanjut diisi," katanya.
Sebelumnya, dalam lokakarya Supervisi dan Pengendalian P3PD di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11), Chaerul
mengatakan, Dinas PMD sebagai Sekretariat Bersama P3PD di daerah, memiliki peran penting untuk kemajuan P3PD.
"P3PD akan berakhir di 2024. Saya minta dukungan pemerintah daerah, terutama Dinas PMD sebagai lead Sekber, untuk bisa menguatkan P3PD agar keberlanjutan program ini jangan disia-siakan. Saya mohon manfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Dia juga meminta Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD saling berkolaborasi mengidentifikasi hal-hal strategis sebagai masukan di 2024.
Chaerul juga menambahkan, pelatihan P3PD di 2024 harus difokuskan sesuai KPI terbaru yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan lebih fokus.
Bank Dunia (World Bank) dan Pemerintah meyakini Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) berhasil dan dapat dituntaskan sesuai jadwal pada 2024. Baru-baru ini Bank Dunia juga mengeluarkan rekomendasi status behind schedule atas pelaksanaan program itu. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: