Permintaan itu disampaikan Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu, TB Chaerul Dwi Sapta, pada Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).
Chaerul mengatakan, sebagai
lead Sekretariat Bersama (Sekber) P3PD di daerah masing masing, Dinas PMD mempunyai peran besar untuk kemajuan P3PD pada 2024.
“Bapak dan ibu, P3PD akan berakhir 2024, saya minta dukungan pemerintah daerah, terutama Dinas PMD sebagai lead Sekber, bisA menguatkan P3PD untuk keberlanjutan program ini, jangan sampai disia-siakan. Saya mohon manfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Dia meminta Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD saling berkolaborasi mengidentifikasi hal strategis untuk masukan di tahun 2024.
“Ada 17 provinsi yang hadir, para pimpinan ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan di daerah, lakukan identifikasi dan sampaikan. Kita berharap rumusan strategi dari setiap daerah, Program P3PD akan berakhir pada 2024, di mana yang menentukan keberhasilan P3PD adalah dari dukungan semua pihak,” katanya.
Chaerul juga berharap kepada provinsi yang belum ada SK Sekber agar segera menetapkan SK karena sekber ini merupakan landasan untuk dukungan semua kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang belum ada Sekber, bisa segera, itu penting, Bank Dunia minta SK Sekber, kalau tidak ada tidak bisa memberikan dukungan. Agar P3PD berhasil, saya berharap identifikasi hal strategis untuk masukan pelaksanaan di 2024. Minggu ini kita lagi menyusun AWPB (
Annual Work Plan Budget), kalau kita dapat masukan akan memperkuat perencanaan program di 2024,” tambahnya.
Sementara untuk RMC sebagai perpanjangan tangan dari pusat di daerah diminta terus berkolaborasi dan melakukan monitoring dan evaluasi di kabupaten yang menjadi lokasi fokus.
Untuk 2024, bila tidak ada hambatan, pelaksanaan P3PD berlangsung pada Maret-Juni 2024.
Chaerul mengungkapkan, untuk pelaksanaan pelatihan P3PD di 2024 juga harus difokuskan sesuai dengan KPI terbaru yang telah ditetapkan agar pelaksanaan lebih fokus.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di seluruh provinsi, untuk memperkuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 2024. 
BERITA TERKAIT: