Hal itu merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang meminta Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Pemprov DKI saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap para penerima jaminan sosial agar tepat sasaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Penanganan Fakir miskin yaitu ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” kata Premi dikutip Selasa (31/10).
Premi mengungkapkan, dari verifikasi dan validasi yang dilakukan, sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1,1 juta orang dari 5,2 juta yang berdasarkan DTKS berstatus miskin.
“Kalau dari data DTKS, itu yang saat ini kita lakukan verifikasi dan validasi lapangan, dan di sana kita temukan ada 1,1 juta orang yang sudah tidak layak mendapatkan Bansos," kata Premi.
"Inilah yang kami keluarkan dari penerima Bansos. Total anggaran yang kami siapkan tahun 2024 Rp700 miliar untuk semua jenis Bansos baik kategori anak, lansia, maupun disabilitas,” sambungnya.
Sebelumnya, Dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp7,77 triliun di Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Program ini menjadi salah satu dari enam program prioritas yang diusulkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk dibahas dan didalami DPRD DKI Jakarta.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari berkomitmen akan terus melaksanakan pembaruan data penerima bantuan sosial melalui verifikasi dan validasi. 
BERITA TERKAIT: