"Iya waktu kita Covid-19 dapat dana dari situ untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kan dari Bank DKI dan PT Delta," kata Prasetio kepada wartawan, Senin (30/10).
Prasetio menerangkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen yang tercatat di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada 2023. Adapun saham tersebut digunakan sebagai kendali pemerintah.
"Saham di Delta dikasih oleh Belanda, tujuannya untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol masyarakat beli dan minum bir," kata politikus PDIP ini.
Selain itu, kata Prasetio, Jakarta kerap didatangi tamu asing yang biasa mengkonsumsi minuman beralkohol karena statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Jika pemerintah daerah tidak memiliki saham di perusahaan itu, Prasetyo khawatir fungsi pengawasan dan monitoring pemerintah dalam perusahaan itu akan hilang.
“Kita ada pariwisata, tamu negara, kok Gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT Delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram,” kata Prasetio.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu sebelumnya menyinggung janji bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang tidak bisa ditunaikan hingga lengser menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Adapun, janji yang dimaksud adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker. Syaikhu menyampaikan, janji tersebut tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDIP yang merupakan partai petahana, tidak setuju.
“Kita punya pengalaman ketika mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10).
BERITA TERKAIT: