Soal Polemik Politik Identitas, Cendekiawan NU: Ini PR Kita Bersama

Untuk itu, Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia (PMPI) menggelar diskusi dengan tema "Mengelola Konflik di Media Sosial Pada Pemilu 2024: Agama, Budaya dan Masa Depan Indonesia", di Surabaya, Jumat (20/10).

Dalam acara ini hadir sekaligus empat narasumber utama. Yakni, cendekiawan NU, Muladi Mughni; aktivis muda NU, Holili; akademisi Uinsa, A. Khubby Ali Rohmad; dan sejarawan Unesa, Bayuaji.

Dalam paparannya Muladi Mughni menyampaikan isu soal politik identitas ini jadi pekerjaan rumah bersama.

"Kalau seandainya betul politik identitas atau Islam politik memimpin apakah tidak menjadi ancaman? Saya pikir ini jadi PR kita semua. Kalau kita yakin bahwa Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin saya pikir ini bukan saatnya kita mengadu jargon," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (20/10).

"Apakah kita bisa meniru tentang bagaimana pendahulu kita untuk bisa mengimplementasikan ajaran universal Islam dengan konteks sosial, politik, budaya dan kehidupan ekonomi sehari-hari," sambungnya.

Dia melanjutkan, sebelum terbentuk NKRI ada contoh tradisi heroik Surabaya sebagai kota santri.

"Itu resolusi jihad satu contoh kecil bahwa ada ajaran Islam itu tidak pernah bertentangan dengan nasionalisme, bahkan mendorong untuk membebaskan dari pada  kolonialisme," tegasnya.

Mughni menuturkan, ini adalah inspirasi kebangkitan melalui nilai spirit agama. Tetapi untuk konteks kebangkitan nasional ini yang harus selalu digelorakan.

"Ini jadi suatu bukti bahwa sebetulnya kekhawatiran kalau kita mengangkat spirit nilai Islam itu tak harus dimaknai bahwa kita antinasionalisme. Saya pikir sahabat ngerti istilah hubbul wathan minal iman," cetusnya.

Inilah yang menurut Mugni sering dilupakan.

"Saya pikir kita tak membicarakan seorang agama tak bisa tampil nasionalis atau sebaliknya. Orang yang memiliki jiwa nasionalisme diragukan keagamaannya saya pikir itu narasi kita terjebak pada media sosial era masa lalu," jelasnya.

Dia menambahkan, jika kita yakin pada posisi benar yang sering jadi masalah adalah bagaimana kita  merendahkan orang lain, yang tidak satu identitas. Pada aspek inilah masyarakat harus mendirikan toleransi yang dibimbing oleh moralitas budaya ataupun etik sumber dari agama.

Sementara itu Holili menyatakan politik identitas hanya dikenal secara simbolik.

"Kalau kita melihat dalam perspektif ilmu sosiologi maka tentu politik identitas dibagi menjadi dua bagian relasi dengan kategori," ujarnya.

Menurut dia, jika ingin melihat politik identitas secara substantif maka di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yakni, agamis dan nasionalis.

"Sehingga ada partai yang mengusung sebagai partai nasionalis ada mengusung partai agamis atau religius. Hal yang bersifat karakteristik yang seperti ini maka tentu adik-adik bisa melihat di mana partai agamis itu sendiri dan di mana yang mengusung partai nasionalis itu sendiri," tandasnya.