Tokoh NU Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Menteri Tak Loyal

Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus memastikan program prioritas Presiden berjalan tanpa hambatan.

Abdul Hamid mengingatkan, ketidakselarasan antara jajaran kabinet dan visi Presiden justru dapat menjadi persoalan internal yang menghambat jalannya pemerintahan. Karena itu, Prabowo diminta tidak membiarkan pihak-pihak yang dinilai berseberangan dengan arah kebijakannya tetap berada di lingkaran kekuasaan.

“Saya meminta kepada Presiden Prabowo agar segera membersihkan kabinetnya dari para pengkhianat. Jika tidak segera dilakukan, hal itu bisa menghambat konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan berbagai program Presiden di sejumlah aspek. Jangan sampai ada duri dalam daging di tubuh pemerintahan,” ujar Abdul Hamid dalam keterangannya, Kamis 5 November 2026.

Ia menegaskan, seluruh anggota kabinet semestinya memiliki komitmen dan orientasi kerja yang sama dalam menjalankan agenda pemerintahan. Menurutnya, program yang tidak terlaksana secara optimal berpotensi membuka ruang bagi kelompok-kelompok yang menginginkan pemerintahan Prabowo gagal.

Dalam sorotannya, Abdul Hamid menyebut sejumlah menteri yang menurutnya perlu mendapat evaluasi, yakni Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni. Ia menilai berbagai persoalan dan sorotan publik yang kerap dikaitkan dengan sejumlah pejabat perlu menjadi bahan pertimbangan serius Presiden agar tidak berkembang menjadi beban politik pemerintahan.

Tak hanya itu, ia juga mendorong penyegaran di sejumlah posisi strategis yang pejabatnya telah menduduki jabatan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nama-nama yang disebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi/Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan penyegaran. Presiden membutuhkan figur-figur baru yang memiliki energi, kapasitas, dan loyalitas penuh untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. Apalagi masa pemerintahan ini tinggal sekitar 35 bulan lagi. Waktu yang tersisa tidak boleh terbuang karena persoalan internal kabinet,” tegasnya.

Lebih jauh, Abdul Hamid meminta Prabowo memperlihatkan kepemimpinan yang kuat dan independen dalam menentukan arah pemerintahan. Ia menilai Presiden harus memastikan setiap menteri bekerja berdasarkan visi serta instruksi kepala negara, bukan dipengaruhi kepentingan politik pihak lain.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya persepsi di masyarakat bahwa sebagian pejabat dalam kabinet masih memiliki orientasi politik kepada pemerintahan sebelumnya, terutama mantan Presiden Joko Widodo.

“Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa ada menteri titipan mantan Presiden Joko Widodo yang kiblat politiknya masih ke Solo atau kepada Joko Widodo. Persepsi seperti ini bisa mengganggu kepercayaan publik dan memunculkan anggapan bahwa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Abdul Hamid mengajak masyarakat tetap mendukung kebijakan Presiden Prabowo sepanjang diarahkan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat menolak berbagai upaya yang sengaja menghambat pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah yang konstitusional.