Korlap aksi, Abdurrahman Tohir mengungkapkan kondisi pemerintahan Bangkalan di era kepemimpinan Abdul Latif Amin Imron hingga Muhni, yang menyisakan sejumlah persoalan.
Di antaranya masalah hukum, fasilitas umum, pertanian, dan masalah sampah, serta angka kemiskinan belum berhasil ditekan. Dalam masalah hukum bahkan menyeret Abdul Latif Amin Imron bersama 5 kepala dinas hingga terjerat kasus korupsi.
Karena itu, dia berharap pemerintahan yang sekarang tidak mengulang kesalahan seperti pemerintahan sebelumnya.
"Mohon maaf, jika bapak seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, kami akan turun setiap hari," ujar Rahman, sapaan akrabnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Senin (25/9).
Dalam kesempatan itu, Arief menegaskan dirinya diberi tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
Dia juga menegaskan tidak bisa membuat visi dan misi. Dia hanya akan melanjutkan program kerja dari pejabat sebelumnya. Kendati begitu, dia berjanji akan membantu kelancaran di semua lini untuk Bangkalan lebih baik.
Arief meminta kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara terstruktur dan tertib melalui ruang dialog tanpa melakukan demo.
"Seperti ini akan menggangu di medsos. Medsosnya akan tampil, Bangkalan tidak nyaman. Orang akan enggan datang ke Bangkalan," tegasnya.
BERITA TERKAIT: