“Iya dong, jadi pembangunan (venue) untuk pelaksanaan PON itu harus sama dengan yang lain,†kata Falevi kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (11/4).
Dia juga mengingatkan, pemerintah pusat tidak boleh memandang sebelah mata dan tak ada diskriminasi soal anggaran PON di wilayah Aceh.
“Jangan karena Provinsi Aceh jadi tuan rumah, maka anggarannya disuit-suit,†ujar politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.
Falevi menjelaskan, sejumlah lokasi untuk perhelatan ajang olahraga empat tahunan nasional itu sudah ditetapkan di beberapa kabupaten/kota di Tanah Rencong.
Di mana, terdapat beberapa cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan di Aceh. Sehingga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi standar.
“Misalnya Papua, Jawa barat, Pekanbaru, (fasilitas) mereka dibangun baru kenapa kita tidak?†ujar dia.
Menurut dia, Pemerintah Pusat berencana bakal membangun fasilitas mewah berstandar internasional di atas tanah milik kampus Universitas Syiah Kuala (USK), yang berlokasi di kawasan Aceh Besar.
Dia menjelaskan, bahwa fasilitas tersebut nantinya bakal difungsikan untuk sarana pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswa USK.
“Apa yang ditinggal oleh pemerintah pusat, di tempat pembangunan itu akan dimanfaatkan oleh kampus nantinya,†jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, belum ada pembangunan infrastruktur ihwal PON Aceh-Sumut 2024. Jika menggunakan APBA, maka bakal tak akan cukup untuk membiayai itu semua.
Oleh sebab itu, pihaknya juga mengancam bakal mundur jadi tuan rumah PON XXI 2024 kalau pemerintah pusat tak kunjung membangun venue di Aceh.
“Jangan PHP (pemberi harapan palsu), tidak mungkin kami APBA yang sedikit ini untuk melaksanakan PON, jadi berpikirnya harus rasional tidak mungkin dengan anggaran sedikit apalagi Otsus kita berkurang,†tandasnya.
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, M Rizal Falevi Kirani, meminta pembangunan sejumlah venue PON di Aceh harus sama dengan daerah-daerah lain sebelumnya. Di mana venue-venue dibangun dengan bantuan dana dari pemerintah pusat. _.jpg)
BERITA TERKAIT: