Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa barat, Ono Surono mengatakan, tahun lalu 5 daerah yang menghadapi kemiskinan ekstrem hanya Cianjur, Bandung, Karawang, Kuningan dan Indramayu. Sedang saat ini ada tambahan 12 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ono kemudian menyarankan agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memprioritasakan program-program bantuan sosial dan membuat program yang dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, kata Ono, APBD Jawa Barat jangan lagi dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang tidak penting.
"Contohnya seperti anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih banyak membangun cretive centre, pusat budaya, alun-alun sampai pagar-pagar bangunan. Hampir tidak ada peranannya," tegas anggota Komisi IV DPR RI ini seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (7/4).
Ono menuturkan, Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Bukan hanya memanfaatkan APBN saja tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ?" ujar Ono.
Ono berkesimpulan bahwa tidak ada program di Jawa Barat yang efektif langsung memberikan solusi bagi kemiskinan apalagi yang ekstrim. Di sisi lain, kata dia program bantuan sosial sangat kecil anggarannya sehingga hanya berdampak sesaat.
Begitu pula, ungkap Ono, dengan program yang seharusnya dapat mendorong peningkatan ekonomi rakyat, seperti OPOP, ternyata penyerapannya dibawah 50 persen. Kemudian Program Petani Milenial dari target 5.000 orang petani ternyata hanya 600 orang.
Ono meminta Emil membantu Bupati dan Walikota di 17 Kabupaten/Kota untuk melakukan beberapa langkah, mulai pendataan kantong-kantong kemiskinan dan kelompok sasaran masyarakat.
“Saya sarankan Pak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil fokus dulu bersama-sama Presiden dalam menangani kemiskinan di Jawa Barat. Buatlah program kerakyatan yang langsung dapat dirasakan rakyat," jelas Ono.
Tujuh belas Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022, diantaranya: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka.
Kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
PDI Perjuangan menyoroti 17 daerah di Jawa Barat yang menjadi titik kemiskinan ekstrem. Sebab, setahun yang kalau hanya ada 5 daerah yang termasuk menjadi titik kemiskinan ekstrem. 
BERITA TERKAIT: