Emil Ajak Pelaku Usaha Blak-blakan Ungkap Kesulitan Berusaha

Begitu tegas Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak saat menjadi pembicara di acara seminar bertajuk, "Membangun Budaya Anti Korupsi dan Integritas Antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur" di hotel Double Tree, Tunjungan, Surabaya Senin, (29/11).

"Melalui forum semacam ini, pelaku usaha bisa blak-blakan mengungkap. Bukan mengungkap korupsi, tapi mengungkapkan hal-hal yang dirasa sulit untuk dijalankan sebagai pelaku usaha," ujarnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa (30/11).

Dia mengingatkan, untuk menjalankan kegiatan berusaha, ada hal-hal yang berkaitan dengan diskresi maupun aturan. Hal ini, kata dia, yang kemudian menimbulkan potensi keraguan dan ketidakpastian dari pelaku usaha, salah satunya korupsi.

"Ini perlu dikupas secara blak-blakan jujur dan lugas. Tentu dalam koridor peraturan. Inilah fungsi dari terselenggaranya forum tersebut," tegasnya.

Kesulitan-kesulitan pelaku usaha yang diungkap ke publik, lanjut Wagub Emil, bisa meyakinkan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Termasuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran aturan atau potensi korupsi.

Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Edi Suryanto mengatakan, untuk mencegah pelaku usaha terjebak dalam tindak pidana korupsi, dibutuhkan penyambung atau jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu agar tidak ada perbedaan pendapat, termasuk keamanannya. Sebab, terdapat dua aturan, pertama memberikan kesempatan untuk adil, lalu kedua melindungi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

“Kadin Jatim penilaiannya menjadi paling aktif dalam menjembatani pelaku usaha dan pemerintah. Mereka benar-benar menjadi gambaran hasil yang bermanfaat bagi birokrat dan masyarakat. Itu yang utama," ujarnya.