Berdasarkan survei Kemendikbudristek terhadap sekolah yang dipublikasikan pada laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/ pada Kamis (23/9), ada 149 sekolah di Jabar menjadi klaster penularan Covid-19 saat menggelar PTM.
Menurut Ridwan Kamil, terdapat definisi yang harus diluruskan. Sebab, pada kenyataannya bukan klaster PTM melainkan terdapat laporan peserta didik dari anak pendidik yang terkena Covid-19 dan belum tentu di sekolah.
"Jadi definisi klaster itu jika menyebar di satu titik, dan yang terjadi tidak seperti itu," kata sosok yang kerap di sapa Kang Emil, Sabtu (25/9), dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Lanjut Kang Emil, kasus tersebut bisa saja terjadi di rumah atau di tempat lain. Tetapi karena profesinya sebagai pengajar dan sang buah hati masuk kategori peserta didik yang menjalankan PTM.
"Itu kemarin ada definisi klaster, itu saya kira kurang tepat. Itu data peserta didik yang pernah terpapar Covid-19 kemudian mengikuti PTM dan dihitung sebagai klaster. Oleh karena itu, kami meminta Kemendikbudristek meluruskan," tutur Kang Emil.
Jika terdapat klaster PTM, pastinya Komite Penanganan Covid-19 mengetahui ada titik mana saja yang dinyatakan rawan. Ditambah saat ini kasus kian menurun setiap harinya dan BOR pun hanya 6 persen.
"Kalau pun ada peningkatan kasus kami lebih awal mengetahuinya. Jadi ini ada masalah definisi yang tidak sesuai," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kabar adanya klaseter sekolah di Jawa Barat usai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) membuat Gubernur Ridwan Kamil merasa gundah. Menurut Ridwan Kamil, harus ada yang diluruskan dari keterangan Kemendikbudristek tersebut. 
BERITA TERKAIT: