Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tidak menginginkan praktik korupsi ada di wilayahnya, terlebih dilakukan oleh bawahannya di Pemprov Jateng.
"Kalau masyarakat menemukan indikasi itu, laporkan ke saya. Kasih data ke saya untuk saya tindaklanjuti. Kalau ada pejabat, khususnya di Pemprov Jateng minta uang, laporkan saya ke sekarang. Ini saya umumkan resmi," kata Ganjar diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng, Senin (7/12).
Ganjar menegaskan, dirinya sudah memberikan peringatan kepada jajarannya terkait penyaluran dana bansos. Menurutnya, cara belanja anggaran-anggaran yang telah disiapkan sudah melalui mekanisme yang ketat.
"Setiap kita ingin membelanjakan, inspektorat itu punya pintu terakhir untuk me-
review dan mengecek satu-persatu. Makanya, kalau ada yang mungut-mungut, tolong sampaikan ke saya," jelasnya.
Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan penyaluran bansos yang tidak benar di tingkat desa. Salah satu contohnya aduan soal perbedaan timbangan bansos yang tidak sama.
Namun demikian, politisi PDIP itu akan terlebih dahulu meminta data valid agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab apa yang dilaporkan belum tentu masuk kategori korupsi.
"Kalau timbangannya enggak sama, belum tentu korupsi. Ini saya bela kalau soal ini. Tapi kalau indikasinya masih terjadi di mana-mana dan kemudian ada orang yang meminta
kick back, sampaikan ke saya langsung. Akan saya terjunkan inspektorat," tegasnya.
Selain kepadanya, Ganjar mengatakan masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi korupsi bansos dari Pemprov Jawa Tengah.
"Kami sangat berkomitmen soal pencegahan korupsi itu. Dan sudah saya sampaikan sejak awal. Kalau ditemukan, ya sanksinya pasti dihukum," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: