Dukungan Pusat Dan Penyangga Jadi Kekuatan Besar DKI Lawan Pandemi

Begitu kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Rani Mauliani menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut bahwa pusat dan penyangga sudah memberi restu PSBB.

"Saya pribadi juga tidak menentang keputusan DKI selama segala sektor yang sekiranya berdampak merugi dan membuat masyarakat kesusahan dipikirkan solusinya," ujar Rani saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (13/9). 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, keputusan menarik rem darurat yang dilakukan Pemprov DKI juga harus dibarengi dengan tindakan hukum yang jelas. Termasuk evaluasi agar efektif.

"Nantinya bila ternyata efek samping dari keputusan ini membuat banyak sektor merugi dan grafik dari pandemi ini tidak ada penurunan, mohon segeralah dievaluasi lagi perihal rem darurat ini," tandasnya. 

Gubernur Anies resmi mengumumkan pengetatan kembali PSBB usai melakukan rapat evaluasi bersama Gugus Tugas Pusat Covid-19 dan Provinsi DKI Jakarta bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

"Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu bukan lagi PSBB transisi," ungkap Anies Baswedan Rabu malam (9/9) di Balaikota DKI Jakarta.