Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menjelaskan sejumlah rapat telah kembali dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Sebagian sudah aktif. Kita melihat situasi. Prinsipnya, rapat itu tidak boleh terkendala. Pekerjaan tidak boleh terhambat dengan kondisi ini. Karenanya harus dicarikan alternatif," ungkapnya saat dihubungi
Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (31/8).
Suhaimi menjelaskan ada sejumlah pembahasan penting yang perlu disegerakan DPRD DKI. Di antaranya pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2019 dan perencanaan kegiatan tahun 2021.
"Nah ini nggak boleh berhenti. Makanya diperlukan terobosan," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurutnya rapat virtual bisa saja untuk dijadikan opsi. Namun hal itu kurang maksimal. Terlebih lagi rapat terkait badan anggaran (Banggar).
"Kalau rapat Bamus (badan musyawarah) mungkin nggak masalah. Tapi kalau rapat Banggar dengan virtual itu sangat susah. Harus dalam pembahasannya karena ini akan dipertanggungjawabkan ke seluruh masyarakat DKI," pungkasnya.
Gedung DPRD DKI sudah ditutup sejak tanggal 29 Juli lalu, lantaran adanya anggota dewan dan karyawan DPRD yang ditemukan positif terpapar corona.
BERITA TERKAIT: