Pesan tersebut disampaikan Soekarwo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementrian Negara/Lembaga serta Bupati/Walikota se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/12).
Seperti dilansir
RMOL Jatim, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menyampaikan enam pesan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo saat penyerahan DIPA di Jakarta beberapa waktu lalu.
Arahan pertama yaitu, mulai mempersiapkan lelang lebih awal sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif sejak awal tahun 2019.
“Persiapan lelang paralel di awal ini harus segera dilakukan sebagai pengungkit pembangunan daerah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat,†ujar Pakde Karwo.
Kedua, ujar dia, memastikan alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan efisiensi atau penghematan untuk belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium.
“Karenanya tahun 2019, pemerintah pusat sangat menekankan untuk penerapan remunerasi pegawai,†terang dia.
Pesan ketiga, yaitu melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan maupun triwulan. Hal ini penting dilakukan agar semua program kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah/pemda bisa berjalan maksimal.
Keempat, para pelaksana anggaran seminimal mungkin menghilangkan penyalahgunaan anggaran.
Kelima, memperbaiki koordinasi dan sinergi antar pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.
Terakhir yaitu, para pelaksana anggaran supaya melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan anggaran dan hasil yang telah dicapai.
"Fungsi koordinasi antar instansi harus diperkuat agar tidak terlalu kaku, sehingga ada peningkatan kualitas program kerja,†tandas Pakde Karwo.
[yls]
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meneruskan pesan Presiden Jokowi kepada satuan kerja serta bupati dan walikota se-Jawa Timur terkait prioritas dalam pengelolaan anggaran. 
BERITA TERKAIT: