"Saya mendapat laporan dari staf, katanya PT KCIC akan memberikan bantuan atau semacam kompensasi sebesar Rp16,5 miliar untuk KBB, jelas akan saya tolak. Uang sebesar itu cukup buat apa? Membangun apa?" kata Aa Umbara seperti dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (21/10).
Menurut Aa, dirinya lebih menginginkan PT. KCIC memberikan Community Development (Comdev) seperti yang dilakukan PLN dalam pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga dengan membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, mesjid dan sarana lainnya di wilayah selatan.
"Saya tidak minta dalam bentuk uang, tapi proyek pembangunan. Contoh dong PT PLN yang membangun PLTA Upper Cisokan sampai memberikan Comdev Rp 225 miliar. Pembangunannya pun mereka yang melakukan," terang Aa.
Selain itu, lanjut Aa, keberadaan proyek kereta cepat di KBB saat ini lebih banyak kabar miring soal dampak negatif seperti banyaknya tenaga kerja asing asal China. Di sekitar proyek juga kerap terjadi gesekan antara pekerja asing dengan warga sekitar.
"Luas proyek PLTA Upper Cisokan hanya 450 hektare sementara PT KCIC membangun jaringan kereta cepat sekaligus dengan stasiun mencapai luas 2.800 hektare. Tadinya hanya 1.270 hektare namun PT KCIC minta perluasan," paparnya.
Bupati berharap, PT. KCIC bisa bersinergis dengan Pemerintah KBB untuk menggelontorkan comdev membangun peningkatan jalan Cikalongwetan-Cisarua senilai Rp165 miliar. Jika sepakat dirinya meyakini jalan ini bukan hanya bermanfaat bagi warga sekitar, namun juga meningkatkan wisatawan asal Jakarta menuju Lembang menumpang Kereta Cepat.
"Silakan PT KCIC yang membangunnya. Saya menganggap penting peningkatan akses jalan tersebut karena bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Bahkan KCIC juga diuntungkan, karena penumpang yang turun di Walini dengan tujuan ke objek wisata di Lembang dan sekitarnya jadi lebih mudah. Tidak harus memutar ke Kota Bandung, itu berarti orang Jakarta yang hendak berwisata bakal banyak yang menggunakan kereta cepat," demikian Aa Umbara.
Kompensasi PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait perluasan Transit Oriented Development (TOD) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), ditolak oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. 
.jpg)
