Seperti dilansir
Kantor Berita RMOLSumsel, pernyataan itu disampaikan Herman saat bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja Jumat (12/10).
Herman mengatakan, sejak terpilih 27 Juni lalu, dirinya dan Wagub sudah beberapa kali melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah BUMD. Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
"Harapan kami berdua, dibangun atau didirikannya perusahaan daerah ini tugas utamanya, ya harus memberikan kontribusi pada Pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah," tegasnya.
Herman menambahkan, pihaknya segera melakukan audit dengan menggandeng BPKP. Dari hasil audit itu, BUMD akan dimonitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan. Mana perusahaan yang sehat, yang sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi) dan yang masih disubsidi pemprov.
"Kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat, kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah," tegasnya.
Gubernur Sumsel meminta para Direktur BUMD atau PD agar terbuka dengan kondisi masing-masing perusahaannya baik mengenai aset dan lainnya. Mereka diminta memberikan paparan sedetil mungkin secara apa danya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
"Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember," ujar Herman.
[yls]
BERITA TERKAIT: