Kolaborasi Kebijakan Pusat dan Daerah Sejahterakan Masyarakat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Kamis, 30 Agustus 2018, 22:55 WIB
Kolaborasi Kebijakan Pusat dan Daerah Sejahterakan Masyarakat
Ilustrasi/Net
rmol news logo Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kesuksesan program pembangunan di Indonesia. Tanpa partisipasi aktif, kesejahteraan di tengah masyarakat sulit diraih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupatan Sleman, Sri Muslimatun dalam kegiatan Diskusi dan Stand Up Comedy dengan judul "Refleksi Capaian Nawacita Jokowi-JK di Bidang Insfrastruktur, di Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Jalan Raya Yogya-Magelang, Sleman, DIY, Rabu (29/8) malam.

Sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan nasional, sejak tahun 2016 Kabupaten Sleman selalu berusaha menyelaraskan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional terutama dalam pembangunan infrasruktur.

Sebagai wilayah hulu dari Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman telah menjadi daerah penyangga yang menjadi penentu kesesuaian pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta bagian tengah dan selatan.

Salah satu yang menjadi program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman, adalah membangun infrastruktur sistem tanggap bencana untuk mengantisipasi apabila terjadi situasi darurat.

"Keberhasilan membangun infrastruktur untuk mengatasi bencana, membuat warga Sleman siap mengatasi bencana yang dapat terjadi kapan pun," kata Sri.

Upaya keras pemerintah daerah dalam menyusun program tersebut, selaras dengan poin 3 program Nawacita yang menjadi acuan dasar pembangunan nasional, dan telah teruji saat Pemkab Sleman mengirimkan bantuan peralatan untuk membagun rumah sementara pasca bencana gempa yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Pasca gempa di Lombok, Pemkab Sleman telah mengirimkan bantuan peralatan dan aktif membangun rumah sementara bagi para pengungsi, sehingga mereka memiliki tempat tinggal sementara yang memadai," ujar Sri.

Prestasi ini kemudian ditiru oleh pihak lain, dalam memberi batuan bagi para pengungsi.

Di sisi lain, praktisi hukum dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Andri Irawan mengatakan program Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi bukan konsep yang sama sekali baru. Pasalnya, poin-poin yang tercantum dalam Nawacita, dapat ditemukan pada pembukaan UUD 1945, dan sudah perhatian para pendiri negara Indonesia.

"Para founding father kita sudah lama menyadari, bahwa keadilan sosial sangat penting bagi arah pembangunan yang menjangkau semua wilayah di Indonesia," kata Andri.

Dengan adanya Nawacita, pembangunan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, secara perlahan dan konsisten terus diperluas penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan sama sekali, saat ini mulai merasakan sentuhan pembangunan.

"Apresiasi yang tinggi patut diberikan pada pemerintahan saat ini, yang konsisten membangun infrastruktur di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia," tambah Andri.[lov]


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA