Setelah Diprotes, RPTRA Kalijodo Ditanami Rumput Tapi Sporadis

Berdasarkan pengamatan Rakyat Merdeka, Selasa (31/7) lalu, di RPTRA yang dulunya tempat prostitusi itu, ada pohon mati pun belum diganti. Banyak rumput mengering pun belum diganti. Bahkan sudah gundul. Memang sudah ada beberapa bagian ditanami rumput. Tapi sifatnya sporadis.

Mengenai sampah berserakan di RPTRA yang diresmikan pada 22 Februari 2017 itu, memang Selasa sore itu sudah bersih. Tapi itu juga sporadis.

Yang memprihatinkan lagi, sejumlah fasilitas mulai rusak tak terurus. Padahal, taman ini sempat menjadi kebanggaan. Karena, desainnya modern. Memiliki sembilan fasilitas. Yakni, gerbang masuk, amphi­theater, jalur pejalan kaki, tem­pat duduk, area permainan anak, area tamasya, forest sclupture, lapangan futsal, hingga area bermain skateboard.

Di area amphitheater dipajang potongan tembok Berlin. Seka­ligus juga seni instalasi menem­bus batas. Sayangnya, di area ini rumput mengering. Sampah pun berserakan. Pepohonan yang tidak bertumbuh. "Pasokan air untuk menyiram terbatas," kata salah satu pengurus taman.

Ketua Fraksi Partai Nas­Dem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengaku peri­hatin dengan kondisi Taman Kalijodo, khususnya kondisi rumput dan tamanan yang terlihat kering.

Padahal, lanjutnya, Pemprov DKI memiliki anggaran besar yang seharusnya bisa dimanfaat­kan untuk melakukan perawatan RPTRA Kalijodo.

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, se­jumlah fasilitas taman Kalijodo yang tak terawat, mulai dari toilet, musala, papan pengumu­man yang rusak, hingga rumput yang kering.

"Saya rasa tinggal perawatan­nya saja, tinggal konsentrasi saja, saya minta kepada Pak Gu­bernur dan pak Wakil Gubenur tolong ini sebagai catatan,"  tutur Prasetyo, kemarin.

Prasetyo berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Ja­karta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memperhatikan perawatan taman tersebut. Sebab, pena­taan dan pembangunan Taman Kalijodo tak dilakukan dengan mudah. Terlebih, sebelumnya kawasan tersebut sebagai tempat prostitusi.

"Kita mau lihat apa ini tersen­tuh APBD atau tidak. Kalau tidak kami bantu, dianggarkan. Kalau sudah dianggarkan eng­gak jalan juga, ya dicari orang­nya siapa (yang bertanggung jawab) nih," tuturnya.

"Susah kalau niatnya ingin asal beda. Kalau yang baik-baik harus dilanjutkan," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno berkilah pemeliharaan RPTRA dan RTH Kalijodo dipegang banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itulah yang membuat birokrasinya berbelit dan koordinasinya kurang se­hingga kini RPTRA Kalijodo tidak terawat.

"Ini RPTRA satu-satunya yang tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operas­inya ditanggung masing-masing suku dinas terkait," ujarnya.

Sandiaga mengungkapkan, tanahnya dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma­han Rakyat, aset bangunannya milik Pemprov DKI, tetapi pembangunannya dilakukan swasta. Pengelolaannya juga terbagi-bagi.

Pengelolaan RPTR Adiurus Dinas Pemberdayaan Perlind­ungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), sedangkan bagian RTH diurus Dinas Ke­hutanan DKI Jakarta. Kemu­dian pemeliharaan sehari-hari dilakukan petugas PPSU, dan mesin parkir diurus Dinas Per­hubungan.

Sandiaga ingin ada satu pen­anggung jawab RPTRA Kalijodo secara keseluruhan. Kemudian masyarakat juga diharapkan ikut merawat tempat itu. Jangan hanya bisa menggunakan saja. ***