Pendatang Baru Dicegat & Diburu

 Misalnya, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan menggelar Biduk di Terminal Lebak Bulus, akhir pekan lalu. Di sini, puluhan orang dari berbagai daerah ter­jaring tidak memiliki identitas warga DKI Jakarta. Mereka yang tak memiliki KTP diberi­kan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS).

Kebanyakan pendatang baru mengaku mengadu nasib di Ja­karta. Sebab, di kampungnya tak ada kerjaan. Maryam (21) perem­puan asal Brebes, Jawa Tengah yang mengaku sejak lulus SMA masih menganggur. Dengan modal ijazah SMA, Maryam berharap dapat pekerjaan dan bayaran yang lumayan.

"Di kampung nggak ada ker­jaan, saya diajak saudara kerja ke sini. Siapa tahu dapat kerjaan enak, nggak seperti di kam­pung," ujar Maryam.

Kepala Dinas Kependudu­kan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi men­gungkapkan, instansinya me­mang melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi pendatang baru melalui operasi Biduk. Rencananya, ini digelar selama 14 hari setelah arus balik Lebaran dan dilaksanakan secara terpadu melibatkan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, serta para pengurus RT dan RW di tiap-tiap wilayah.

Ada 120 petugas terpadu yang diterjunkan di masing-masing wilayah. Selain jemput bola di terminal dan stasiun kedatangan, ratusan petugas akan difokuskan untuk menjalankan operasi di kantong-kantong permukiman pendatang baru yang sudah ditentukan.

Untuk sementara ini, Edison belum dapat memberikan data penduduk baru yang masuk ke Jakarta. Dia memprediksi, ke­naikan tak akan terlalu drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pihaknya akan merekap data arus mudik dan arus balik bek­erja sama dengan Kemente­rian Perhubungan. Data tersebut nantinya dikomparasikan den­gan data hasil operasi yustisi kependudukan yang di lakukan di tingkat RT/RW di Jakarta.

"Data ini nanti ditindaklanjuti oleh instansi lainnya. Ada di Di­nas Sosial, Disnakertrans. Kita pastikan pendatang diarahkan untuk memiliki keahlian. pada intinya, tidak ada pemulangan paksa," ujar Edison.

Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta memang tidak melarang warga dari daerah datang ke Ibu Kota. Hanya saja, melakukan sejumlah antisipasi supaya pendatang baru tidak menjadi beban.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta kepada RT dan RW aktif membawa setiap pendatang baru ke Puskes­mas setempat. Ini dilakukan untuk memastikan warga baru sehat dan tidak berpenyakit menular dan tak akan membe­bani warga sekitarnya.

"Ini supaya juga diketahui riwayat vaksinasinya setelah di­periksa di Puskesmas," ungkap Sandiaga.

Diingatkan Sandiaga, para pendatang baru itu harus segera melapor ke RT dan RW dalam waktu 1x24 jam setelah kedatan­gannya. Jika saat petugas meng­gelar operasi Biduk menemukan pendatang yang belum terdaftar di Puskesmas, pihak Puskesmas akan jemput bola.

Di luar ini, Sandiaga berharap pendatang baru punya bekal keahl­ian dan keterampilan untuk ber­tahan hidup untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraannya di Ibu Kota. Sebab pihaknyafokus menurunkan angka kemiskinan dari 3,78 persen menjadi 2,78 persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan. "Saya berharap para pendatang mempunyai bekal keahlian atau kemampuan khusus," kata Sandiaga.

Sementata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ter­lalu mempermasalahkan potensi pendatang baru pascalebaran. Sebab, setiap warga berhak un­tuk hidup dan tinggal di Jakarta asalkan menaati aturan. Hanya saja, dia mengimbau agar para pendatang itu mengikuti pro­gram Jaminan Kesehatan Na­sional (JKN).

Solusi Urbanisasi

Sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakar­ta, Musni Umar mengungkapkan, ada tiga penyebab urbanisasi. Pertama, pendatang baru tergiur saudara atau tetangga mereka. Kedua, pendatang merasa hidup di kampung tidak lebih baik kes­ejahterannya. Ketiga, terpengaruh publikasi media terkait kehidupan mewah di Ibu Kota.

"Penampilan, gaya hidup pemudik saat di kampung ini memukau. Kendaraan, gadget, kemajuan kota lainnya dibawa ke desa. Ditambah lagi tayangan televisi yang sedikit sekali cerita gagal para kaum urban di DKI," ungkap Musni saat berbincang dengan Rakyat Merdeka.

Musni mengingatkan, penda­tang yang tak memiliki keahlian akan menimbulkan malapetaka. Tidak hanya bagi kaum urban, tetapi juga menjadi beban bagi kota tujuan.

"Kita sudah lihat bersama, pemukiman liar, pedagang asongan, pemalak, parkir liar, peminta-minta di jalan dan lain sebagainya. Kejahatan, krimi­nalitas seperti begal, pencurian, penipuan, perampokan, meski yang melakukan belum tentu kaum urban," paparnya.

Untuk mengatasinya, lanjut Musni, perlu program jangka panjang dan menyeluruh. Ini bukan pekerjaan rumahIbu Kota dan kota besar lainnya saja, melainkan juga pekerjaan pe­merintah pusat.

Sementara Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan, bengkaknya jumlah pendatang baru menjadi masalah karena jumlah lapangan kerja tak mencukupi. Inilah awal muasal kemiskinan di Ibu Kota.

Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan dengan ter­struktur. Yakni dengan memas­tikan lapangan kerja di daerah dan memeratakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur. Ini dapat meman­faatkan program dana desa dari pemerintah pusat.

"Jadi, penciptaan lapangan kerja terus tumbuh. Yang tidak kalah penting, harus ada pelati­han-pelatihan agar skill menin­gkat sesuai kebutuhan industri," terangnya. ***