Tragedi KM Sinar Bangun, Rapor Merah Buat Kemenhub

Ada informasi menyebut kapasitas kapal hanya 60 orang, tetapi dipaksakan membawa lebih dari 160 orang sebelum nahas.

Kinerja Kementerian Perhubungan, terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), dianggap paling berkaitan dengan kecelakaan ini. Ditjen Hubla disebut tak pernah memperbaiki kinerja karena kecelakaan-kecelakaan serupa terus berulang setiap tahun.

"Saya lihat tidak ada itikad untuk berbuat ke arah yang baik. Kemenhub yang dipimpin Pak Budi Karya Sumadi semestinya jeli dan tanggap atas acap kalinya kecelakaan di perairan, seperti menimpa KM Sinar Bangun," kata Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Andriyani Sanusi, melalui pesan elektronik yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/6).

Menurut Andry, pejabat di Kemenhub cuma bisa berharap kecelakaan-kecelakaan kapal tidak terulang lagi di Indonesia. Kalimat ini terus berulang sementara kecelakaan kapal terus terjadi.

“Kemenhub stop deal tertentu dengan pengusaha kapal, demi keselamatan harus tegas dalam menerapkan aturan,” ucapnya.

Terkait visi presiden soal Poros Maritim Dunia, kejadian di Danau Toba ini tentu mencoreng citra Indonesia di dunia internasional. Apalagi, setiap tahun bahkan hampir setiap bulan, kecelakaan kapal terus terjadi.

“Ini 'rapor merah' buat Kemenhub terutama Hubla. Indonesia sebagai anggota Dewan IMO (International Maritime Organization) semakin malu karena kecelakaan kapal akibat kelalaian malah bertambah,” pungkasnya.

Senin lalu (18/6), Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan dukacita yang mendalam atas peritiwa tenggelamnya Kapal Rakyat KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara.

Terkait kejadian itu, Menhub berjanji mengirimkan tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menyelidiki penyebab kecelakaan.

Menhub pun mengaku telah menyampaikan peringatan kepada operator kapal, khususnya kapal-kapal yang melayani pelayaran rakyat, agar selalu mengutamakan aspek keamanan. [ald]