Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan, tahun ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk stakeholder sesuai arahan Menteri KP Susi Pudjiastuti.
Anggaran DJPB yang dialokasikan untuk stakeholder mencapai 80,04 persen dan hanya 19,96 persen untuk dukungan manajemen. Anggaran untuk stakeholder diimplementasikan dalam bentuk program prioritas perikanan budidaya yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok.
Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium. Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di tiga lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut. KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di tiga lokasi, 5000 hektare asuransi pembudidaya, pembangunan embung satu lokasi dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket dan dukungan 40 unit ekscavator.Slamet juga menekankan bahwa program prioritas DJPB tersebut ditujukan agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat dirasakan langsung oleh pembudidaya.
"Karena itu, prinsip-prinsip program padat karya menjadi salah faktor dalam menyusun program prioritas lingkup DJPB. Program padat karya andalan DJPB pada tahun 2018, di antaranya adalah kegiatan pembangunan embung, rehabilitasi saluran irigasi/kolam dan budidaya ikan sistem minapadi," jelas Slamet kepada redaksi, Jumat (23/2).
Lanjutnya, program-program tersebut dipilih karena mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan perekonomian dan berdampak luas bagi masyarakat lokal.
[wah]
BERITA TERKAIT: