MORATORIUM KONSTRUKSI LAYANG

Kementerian PUPR: Permintaan Pemprov DKI Bisa Saja Dipenuhi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Kamis, 22 Februari 2018, 23:25 WIB
rmol news logo . Permintaan Pemprov DKI Jakarta yang menginginkan tidak semua proyek konstruksi layang dimoratorium ditanggapi santai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Konstruksi Kementerian PUPR, Syarief Burhanuddin mengatakan bahwa permintaan tersebut bisa saja dipenuhi, namun Pemprov DKI harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan.

Pemprov DKI dimintanya untuk menyiapkan dokumen terkait dan disampaikan kepada Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk dilakukan evaluasi.

"Ini hanya masalah keaktifan menyampaikan dokumen-dokumen ke komite (KKK). Sehingga bisa lebih cepat. Jadi jangan minta kita cepat tapi bagaimana mereka juga segera menyiapkan itu," katanya dalam diskusi Forum Merdeka 9 dengan tema 'Penghentian Sementara Konstruksi Layang' di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

Lebih lanjut Syarief menegaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sama sekali tidak menginginkan adanya keterlambatan dalam proyek-proyek infrastruktur. Terlebih proyek itu merupakan proyek strategis.

Karenanya, untuk mempercepat proses evaluasi yang tengah dilakukan, Kementerian PUPR mempersilahkan para pemangku kepentingan untuk membawa semua dokumen yang dibutuhkan kapanpun mereka mau. Termasuk di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu.

"Kita tidak menginginkan ada yang terlambat," pungkasnya menegaskan.

Sekretaris Pemprov DKI, Saefullah sebelumnya meminta agar proyek konstruksi layang di Jakarta seperti proyek Light Rail Transit (LRT) tetap dilanjutkan karena proyek tersebut sesungguhnya dipersiapkan untuk digunakan pada saat Asian Games 2018 di ibukota yang akan berlangsung pada bulan Agustus nanti.

"Kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI Jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu akan ada halangan waktu, apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," demikian Saefullah.

Diketahui dalam lima bulan terakhir, terjadi delapan kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur di Jakarta. Pada 17 Oktober 2017, tiang proyek pembangunan jalur LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk.

Selanjutnya pada 3 November 2017, pagar beton pembatas jalur MRT di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ambruk sehingga mengakibatkan satu orang terluka. Kemudian pada 16 November 2017, crane proyek pembangunan tol di ruas Jakarta-Cikampek roboh.

Sedangkan pada 2 Januari 2018, girder jalan tol Depok-Antasari ambruk. Kecelakaan kerja pada proyek LRT berulang dengan ambruknya konstruksi tiang di Pulogadung, Jakarta Timur pada 22 Januari 2018.

Pada 4 Februari 2018, sebuah crane proyek pembangunan rel dwiganda di Jatinegara, Jakarta Timur, ambruk. Akibatnya, empat orang pekerja tewas.

Adapun pada 5 Februari 2018,  tembok benton underpass di Jalan Perimeter Bandara Soekarno-Hatta ambruk dan menimpa mobil yang tengah melintas. Akibatnya, satu orang tewas dan satu orang lainnya erluka.

Terakhir adalah ambruknya tiang girder di proyek tol Becakayu, Selasa (20/2). Akibatnya, satu pekerja kritis, sedangkan dan enam pekerja luka parah. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA