Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengutarakan, gaji yang diterimanya saat ini kurang mencukupi kebutuhannya. Dia meminta Joko Widodo selaku Presiden menaikkan gaji kepala daerah agar menekan tingkat korupsi.
"Saya sering didatangi banyak tamu dengan membawa proposal yang cukup banyak, sementara gaji murni seorang guÂbernur hanya dari Rp 5,8 juta per bulan," beber Gubernur Olly, di Kantor Gubernur Sulut, kemarin.
Bahkan, Olly meminta bantuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan, agar juga mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah kepada Presiden. Permintaan itu disamÂpaikan pada pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Permberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulut.
"Alangkah baiknya bila Ibu Basaria Panjaitan selaku Wakil KPK RI bisa menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi. Olly Dondokambey selaku Kepala Daerah Sulawesi Utara jamin kepala daerÂah dan kepala daerah Kabupaten lainnya tidak ada lagi ditemukan praktik korupsi," ujar Olly menjamin.
Sontak masyarakat media sosial heran dengan usulan Olly. Warganet memperÂtanyakan niat politisi PDI Perjuangan ketika hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulut lalu. "Kenapa ngotot mau jadi gubernur.... Mundur aja. Jadilah pedaÂgang," cuit akun @delillapilli.
"Lol, ngapain ikut, kalo sdh tau gajinya kecil. Kalo mau besar yah jadi pengusaha saja.. Atau ini dalil agar..... Titik," kesal akun @Ariffandyyy.
"lho.. bapak ini gimana..? bisnis aje kaya ane pak.. kl mau gaji gede," heran akun @mohamadtaheer.
"Kalo pengen kaya jadi pengusaha aja," usul akun @Paman_Gembul1.
"Niat jadi gubernur cuman ingin punya jadi gede? Dasar upil picolo ,mending lu buka usaha ndiri sono pak," tutur akun @ afreezal_a.
"wirausaha pak @DondokambeyOlly.. jangan kayak orang susah. buka warung kopi, omzetnya 250 juta (kalau mau kerja keras)" sindir akun @dagadgetboi.
Wakil Ketua KPK yang hadir menangÂgapi berbeda permintaan politisi kelahiran Sulawesi Utara tersebut. Menurut Basaria, setiap kepala daerah harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Permintaan kenaiÂkan tidak diperlukan jika anggaran yang digunakan sesuai yang dikeluarkan.
"Kita sudah ada komitmen. Maksimalkanlah dana negara yang sudah disediaÂkan tanpa harus mengorek dana pribadi, nantinya jadi Sukamiskin (penjara khusus koruptor)," sambut Basaria menanggapi.
Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga ikut mengomentari permintaan sejawatnya di partai berlambang banteng. Menurutnya, kenaikan gaji kepala daerah tidak menjaÂmin seorang kepala daerah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
"Orang tertangkap korupsi juga macam-macam kok, ada yang gaji rendah, ada yang gaji tinggi, tidak ada ukuran yang jelas," terang Tjahjo, di Menara Peninsula, Jakarta Barat, kemarin.
"Ga usah ngeluh pak jadi pejabat diÂjaman now memang ga boleh punya uang kalau punya uang malah diperiksa kpk loh pilih mana," lanjut akun @muqorobin9.
"Menjadi pejabat publik utk mengabdi ke rakyat kok berharap gaji," sahut akun @_akbardinata.
"wah wah... ini namanya Bukan Tulus dan Ikhlas lagi melayani Rakyat. Mending Mundur Saja..... Semuanya Sudah Tercukupi Bukan ??" tanya akun @amp_tj.
"Begitulah kalau berambisi menjabat karna motivasi uang.. Lupa dengan pengÂabdian dan visi misi dahulu kala," kecewa akun @TJUBONtama.
"sdh tau gaji kecil, kok bnyak yng pingin jadi gubernur ya ?? smpai2 ngeÂluarin uang yng bnyak untuk kampanye, xixixii, aneh gak sih," kata akun @ woody_imut. ***
Kecilnya gaji murni kepala daerah sudah jadi rahasia umum. Namun, jika ditambah dengan tunjangan ini-itu, take home pay yang dibawa kepala daerah besar juga. Warganet heran, meski gaji kecil, tetap saja banyak yang ngotot mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 
_(1).jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: