Wakil Ketua Komisi V, Sigit Sosiantomo mengaku prihatin dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penanganan korban yang semuanya adalah pekerja proyek tersebut. Selanjutnya, pemerintah melalui Komite Keselamatan Konstruksi atau panel ahli harus mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi.
Ada sinyalemen target pemerintah membangun infrastruktur di seluruh Indonesia tidak diikuti dengan kesiapan semua elemen. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kecelakaan masa konstruksi dalam enam bulan terakhir.
Sebut saja dua unit crane yang jatuh dan mengenai sejumlah rumah pada Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang (Agustus 2017), badan jembatan penyeberangan orang yang jatuh menimpa para pekerja pada proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (September 2017) dan girder yang jatuh di proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo (Oktober 2017).
Selanjutnya jatuhnya crane di jalan tol Jakarta-Cikampek (November 2017), ambruknya girder saat akan dipasang di proyek jalan tol Pemalang-Batang (Desember 2017), robohnya konstruksi proyek LRT di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung (Januari 2018), dan ambruknya crane pengangkut beton pada proyek Double Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jatinegara (Februari 2018).
"Longsornya terowongan di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya bukanlah kecelakaan kerja karena terowongan itu sudah selesai dikerjakan dan telah digunakan untuk umum," terang Sigit.
Kejadian itu menjadi sorotan karena ambrolnya dinding penahan tanah menimbun pengendara yang lewat, bersamaan dengan hujan deras.
Atas berulangnya kasus serupa selama enam bulan terakhir, Komisi V DPR meminta pemerintah untuk secara tegas menjatuhkan sanksi dan mengevaluasi konsultan pengawas serta kontraktor pelaksana.
"Menimbang bahaya yang terjadi akibat kejar tayang proyek infrastruktur ini, Komisi V merencanakan untuk mengagendakan rapat untuk membahas meskipun saat ini sedang reses," tegas Sigit.
Terakhir Sigit mendesak Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi untuk segera menuntaskan audit pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang sedang berlangsung.
"Perlu ada audit keandalan konstruksi dan keselamatan kerja di BUMN yang banyak menangani jalan tol seperti Waskita Karya di Jawa dan Hutama Karya di Sumatera," pungkasnya.
[wid]