Kesejahteraan Nelayan Masih Belum Terjamin

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum terjamin.

"Salah satu fokus utama kami dalam rapat kerja ini salah satunya terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana masih banyak nelayan yang kurang sejahtera," ujarnya dalam rapat kerja Komite II bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).

Menurutnya, salah satu hal penting terkait kesejahteraan nelayan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana tangkap ikan, sehingga nelayan dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya.

"Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana agar lebih diperhatikan lagi, sehingga kesejahteraan nelayan dapat lebih baik," kata Parlindungan.

Selain juga banyak nelayan yang masih kurang fokus terhadap pekerjaannya karena keterbatasan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dari KKP.

"Karena banyak keterbatasan dan kurang dijangkaunya nelayan sehingga banyak nelayan yang memiliki profesi ganda. Untuk itu, agar kementrian dapat membina mereka sehingga bisa lebih profesional lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Agar juga dibuatkan lebih banyak balai-balai pembinaan," jelas Parlindungan.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan sarana dan prasarana terkait peningkatan pengetahuan bagi nelayan, baik berupa penyuluhan maupun fasilitas pendidikan.

"Terkait sarana dan prasarana pendidikan dan penyuluhan telah kami sediakan. Kami saat ini memiliki 5.700 penyuluh lebih yang mengawal 37 ribu kelompok. Dengan ini pendampingan kelompok kami harap akan lebih intensif lagi. Selain itu kami juga menyediakan beasiswa dengan kebijakan minimal 46 persen merupakan anak-anak nelayan ataupun petambak. Untuk nelayan kami juga memiliki smebilan pusat pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia, semuanya gratis," paparnya. [wah]