"Alhamdulillah, Banyuwangi masih satu-satunya, Kabupaten yang mendapat nilai A. Jadi wajar kita mendapat apresiasi," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (31/1).
Lebih lanjut Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada Kemenpan-RB atas penilaian positif terhadap kinerja akuntabilitas Banyuwangi. Sebab paradigma penyelenggaraan pemerintahan memang harus digeser, dari prinsip good governance, pelaporan administratif menjadi pemerintahan yang berdampak ke publik.
Menurut Anas, tidak bisa lagi program pembangunan digarap seperti terdahulu yang cuma membagi program merata ke dinas atau badan.
"Yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan terlebih dahulu dan kemudian diterjemahkan ke program turunan. Jadi kita mau apa sih ke depan untuk menjawab masalah di lapangan,
outcomes-nya apa, lalu susun indikator-indikatornya. Dari situ baru bikin program. Jadi urut-urutannya seperti itu, sehingga program menjadi jelas dan berbasis kebutuhan publik," papar Anas.
Dengan desain seperti itu, maka pengelolaan anggaran berubah dari sekadar alokasi tahunan rutin ke dinas atau badan menjadi terintegrasi dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, dan indikator kinerja.
"Belanja pemerintah ini perlu diefektifkan karena sangat terbatas dibanding seluruh kebutuhan publik. Maka pilih yang paling berdampak ke masyarakat," terangnya.
Karena itu, pengelolaan anggaran di Banyuwangi tidak lagi menggunakan paradigma pada berapa anggaran yang disiapkan dan diserap, tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan. Sebagai contoh, program pengembangan wisata dengan penataan Pantai Watudodol di utara Banyuwangi serta di bidang pertanian yang fokus peningkatan produksi.
"Tujuannya jelas, bikin pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara yang dekat pelabuhan penyeberangan ke Bali yang memang ada problem kemiskinan, kita ingin cegat arus wisatawan ke Bali yang puluhan juta setahun untuk mampir di sana, belanja menguntungkan masyarakat," jelas Anas.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebagai yang terbaik dengan nilai A. Ini tahun kedua berturut-turut Banyuwangi diganjar nilai A sekaligus menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyabet nilai A.
Pemerintah memberikan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 8,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal itu lantaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi pada 2017 mendapat ranking terbaik dengan predikat A. 
