Pemerintah Benahi Dulu Data Pangan

Pembenahan data pangan sangat penting untuk dilakukan, sebab data yang bersumber dari satu pihak, akurat dan diperbaharui secara berkala sangat penting untuk menentukan kebijakan pangan yang akan diambil pemerintah. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan serta mengetahui kondisi petani.

"Ketidakakuratan data pangan di Tanah Air sudah sering disuarakan sebagai salah satu penyebab permasalahan penanganan pangan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti parameter pengambilan sampling yang sudah out of date, ketidakcermatan enumerator dan juga ketidakakuratan data atau jawaban dari narasumber. Panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga ke pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan," papar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi kepada wartawan, Jumat (26/1).

Menurutnya, terbaru adalah perbedaan data mengenai produksi garam antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data KKP, Indonesia memiliki persediaan garam nasional sebanyak 394.505 ton, kebutuhan garam sebesar 3,98 juta ton dan perkiraan produksi sebanyak 1,5 juta ton. Dari data tadi, KKP merekomendasikan impor garam sebesar 2,133 juta ton. Sementara itu, Kemenperin menyebut jumlah kebutuhan impor 3,77 juta ton.

"Yang menjadi masalah, Indonesia baru mau mengimpor kalau sudah ada data mengenai produksi pangan dalam negeri tidak cukup, karena data tidak akurat maka pengambilan keputusan terkait impor juga tidak akan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Pemerintah harusnya fokus pada kepentingan rakyat sebagai konsumen, mereka berhak mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau," terang Hizkia.

Walau begitu, pembenahan data pangan bukan merupakan satu-satunya solusi mengatasi tingginya harga. Melihat kondisi yang ada, pemerintah seharusnya lebih fleksibel dalam mengambil kebijakan.

"Kalau pemerintah mengandalkan data untuk pengambilan kebijakan terkait impor maka secara logika hal ini sudah gugur dengan sendirinya karena data pemerintah sendiri ternyata tidak akurat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menyerahkan pada mekanisme pasar," demikian Hizkia. [wah]