Ternyata PSK Alexis Lebih Berharga Dibanding Nelayan Teluk Jakarta

LAPORAN:

Rabu, 15 November 2017, 21:55 WIB

Ternyata PSK Alexis Lebih Berharga Dibanding Nelayan Teluk Jakarta

Sam/RMOL

Nasib para nelayan di Teluk Jakarta imbas proyek reklamasi masih belum jelas. Ketua Pengusaha Muda Indonesia Sam Aliano mendampingi perwakilan nelayan untuk membahas persoalan nasib mereka dengan pihak Kemenenterian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim, Rabu (14/11).

BERITA TERKAIT:

"Kami meminta agar Kemenko Maritim melindungi dan memperhatikan nasib nelayan. Mengingat pihak Kemenko Maritim selama ini kami anggap mendukung proyek reklamasi," kata Sam di Gedung Kemenko Maritim.

Selama ini, para nelayan tidak pernah diperdulikan pemerintah. Bahkan, terkesan diabaikan dan tidak mendapat perhatian khusus. Padahal, mereka warga asli Jakarta yang kehilangan nafkah demi kepentingan Reklamasi.

Sementara itu, papar Sam, ada kasus serupa, saat pemerintah DKI menutup tempat hiburan Alexis di Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Para pekerja hiburan yang banyak mempekerjakan orang asing justru dibela dan mendapat sorotan. Serta meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk bertanggungjawab karena mereka kehilangan lahan pekerjaan.

"Ada pihak-phak yang peduli bagaimana nasib Pekerja Seks Komersial (PSK) asing dari Thailand, China di Alexis. Bahkan ada pihak yang mempertanyakan kepada Anies pertanggungjawaban untuk mencari pekerjaan kepada para PSK asing. Seolah-olah PSK asing itu dianggap berlian. Sedangkan para pekerja nelayan atau pekerja pabrik dianggap semut, tidak ada nilai," paparnya.

Hal ini menjadi citra negatif dan berpotensi merusak masa depan anak bangsa. Serta menggangu kenyamanan dan ketenangan bahkan membahayakan masyarakat. Khususnya, dari penyakit narkoba dan HIV dari para PSK alumni Alexis.

"Saya bertanya harga diri kita sebagai bangsa dan negara? Sedangkan hal yang baik kepada masyarakat dibiarkan justru diabaikan. Itu juga yang saya pertanyakan kepada pihak Kemenko Maritim. Mereka harus perhatikan nasib nelayan yang kena imbas proyek reklamasi," tutur Sam.

Apalagi, kasus reklamasi juga terdapat kejanggalan. Tepatnya di masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Pihak Kemenko Maritim justru memberikan ijin dan sertifikat tanah pulau reklamasi senilai Rp 3,12 juta per meter persegi dalam waktu fantastis, satu hari.

"Itu tidak masuk akal. Karena kita urus rumah kecil untuk mendapat perizinan dan sertifikat saja susah. Butuh waktu berbulan-bulan. Jadi bagaimana caranya tanah seluas itu bisa mendapat izin dalam waktu singkat? Artinya, memang ada phak yang ingin menggagalkan program Anies sesuai anjinya kepada rakyat," pungkas Sam.[san]