Itu dilakukan sebagai langkah awal kerjasama dalam tata kelola pemerintahan di DKI. Berbagai fraksi DPRD DKI juga sudah mendesak bahkan membuat surat untuk melaksanakan paripurna istimewa.
Tidak dilaksanakannya paripurna istimewa oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi yang notabena kader PDI Perjuangan terkesan ingin menyabotase Anies-Sandi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Karena hal yang sifatnya rapat paripurna saja menolak, apalagi terkait sinergisitas tata kelola pemerintahan, jangan-jangan ingin ngerecokin kinerja gubernur. Gagal paham kita dengan ketua DPRD ini," ujar Relawan Jokowi Dukung Anies-Sandi, Adjie Rimbawan, Kamis (2/11).
Jelas Adjie, kalau dikatakan paripurna istimewa tidak tercantum dalam tatib DPRD, kenapa Kemendagri mengatakan wajib menyelenggarakannya.
"Dan ini preseden buruk dalam tradisi menjalin hubungan harmonis dan sinergi antara Balaikota dengan Kebon Sirih (DPRD)," lanjutnya.
Direktur Satria Piningit Nusantara (SPN) ini menambahkan, perlu diingat banyak relawan Jokowi yang dukung Anies-Sandi ketika Pilkada DKI akan berpotensi menggerus dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019, melihat sikap Prasetyo Edi ini.
"Move on lah Bang Pras, ada kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan partai politik, yakni kepentingan masyarakat Jakarta," tegas Adjie yang juga Relawan Cinta Persatuan Indonesia (RCPI).
[rus]
BERITA TERKAIT: