Anggaran Belum Diteken, Pilkada Talaud Bisa Molor

Padahal 12 September menda­tang sudah masuk tahapan pen­jaringan calon perseorangan atau independen. Kondisi ini rawan molornya Pilkada Talaud.

Pengamat politik Sulut, Ferry Liando menduga ada muatan politis dengan sengaja menahan NPHD agar tidak ditandatan­gani. "Karena sudah pasti, jika NPHD belum disetujui, maka akan mengganggu tahapan pilkada. Dengan begitu kemug­kinan potensi adanya penundaan pilkada biasa saja terjadi," ujar Ferry, kemarin.

Lanjut dosen Fispol Unsrat mensinyalir ada pihak memang sengaja ingin menunda proses Pilkada Talaud. Dia menduga pihak itu adalah calon yang ingin maju tapi masih ada kendala. Seperti partai pendukung belum jelas. "Atau bisa saja ingin maju pada penjaringan calon perse­orangan, tapi belum tuntas du­kungan KTP-nya. Sehingga cara yang dilakukan adalah berusaha menunda tahapan pilkada itu sendiri," bebernya.

Menurut Liando, waktu san­gat sempit. "Sebab tahapan akan dimulai bulan depan un­tuk penjaringan badan ad hoc. Maka September ini, seharusnya NPHD sudah siap," harapnya.

Senada disampaikan pengamat lain, Maxi Egeten. Menurutnya hibah anggaran pilkada dari APDB daerah penyelenggara adalah hal wajib yang harus dipenuhi. "Kebijakan penye­lenggaraan pilkada harus dibi­ayai oleh APBD. Jadi NPHD merupakan bagian dari kes­epakatan dengan melewati be­berapa mekanisme. Pun daerah harus membiayai (pilkada), karena merupakan amanat un­dang-undang dan dikuatkan Permendagri," tegasnya.

Dosen Fispol Unsrat ini me­nilai, harus ada sanksi dari pusat kepada daerah yang pilkadanya tertunda karena permasala­han NPHD. "Kami mengkritik daerah yang NPHD belum ditan­datangani. Harusnya daerah ini harus respek dengan penyeleng­garaan pilkada. Menurut saya, kalau daerah tidak komit dengan hal ini, seharusnya diberi sanksi tegas oleh pemerintah pusat," terangnya.

Lanjutnya, sanksi itu bisa beru­pa pemotongan anggaran sehing­ga tidak meremehkan pelaksanaan Pilkada Serentak. ***