Tuntutan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdul Hadi.
Menurut dia penguatan BUMDes sangatlah penting agar seorang kepala desa tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya dalam penggunaan uang miliaran rupiah itu.
"Sehingga nanti yang ini tidak hanya di tangan kepala desa, tapi di BUM Desa. Saya mohon Kemendes untuk memperkuat," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Dana Desa Untuk Siapa??" Di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8).
Nah, jika sudah diperkuat, kata Abdul lagi, desa pun harus diberikan kekuasaan penuh atas pengelolaan dana tersebut.
"Sehingga nanti tidak salah untuk menggunakan dana yang ada," imbuhnya.
Hal yang tak kalah pentingnya, menurut Abdul, adalah penguatan dari aparatur desa itu sendiri. Utamanya terkait keterbukaan informasi publik.
"Saya harapkan agar penguatan aparatur desa. Bagaimanapun karena saat ini sudah banyak telekomunikasi yang sudah banyak dipelajari desa, saya kira itu bisa mengimbangi," pungkasnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: