Tambahan anggaran disetujui Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membahas Perubahan Alokasi APBN-P TA 2017 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin lalu (24/07).
Selanjutnya, tambahan anggaran ini akan digunakan Kemenag untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhutang.
"Kita bersyukur, TPG baik yang PNS maupun Non PNS sudah masuk dalam RAPBN-P 2017. Mudah-mudahan dengan disetujui pembayaran TPG dalan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, lalu kemudian di Banggar untuk kemudian menjadi pagu definitif tidak mengalami perubahan," ujar Menag dilansir dari laman
Kemenag, Rabu (26/7).
Dikatakan Menag, publik harus mengetahui, bahwa lokasi dana Rp 4, 6 Triliun diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memenuhi syarat, yaitu mereka yang telah memiliki Sertifikat Profesi dan mereka-mereka yang memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Hanya yang memiliki syarat itulah dan juga nama-namanya yang sudah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenag dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berhak mendapatkan TPG tersebut. Dan mudah-mudahan realisasinya nanti tidak ada kendala berarti," ujarnya.
Menag menambahkan, TPG tersebut akan turun secepatnya setelah disahkan di paripurna DPR.
Komisi VIII dalam kesimpulan rapat mendorong Kemenag agar mempercepat pencairan TPG tersebut karena kekurangan anggarannya telah dipenuhi tahun 2017, dan menghindari terjadinya kekurangan anggaran TPG pada tahun 2018.
[rus]
BERITA TERKAIT: